PALU – Dalam waktu dekat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan audit terhadap anggaran penanggulangan pengangguran/kemiskinan. Selain itu juga BPK akan mengaudit LKPD Unaudited Tahun 2021.
Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi mengatakan, bahwa Tim Auditor BPK RI Perwakilan Sulawesi Tengah sudah akan melaksanakan audit terhadap LKPD Unaudited Tahun 2021, yang sudah diserahkan sebelumnya dan juga akan melakukan audit terhadap penanggulangan pengangguran/ kemiskinan.
Slamet menyampaikan, audit terhadap LKPD Unaiudited dimaksudkan untuk memberikan opini BPK terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan selanjutny.
Selain audit ditujukan terhadap kebijakan program pemerintah daerah terhadap penanggulangan pengangguran dan kemiskinan, juga dilakukan pada program antara RPJMN dengan RPJMD dan program kegiatan yang dilaksanakan.
Lebih jauh Slamet meminta adanya keseriusan untuk melakukan validasi data yang akurat terhadap jumlah masyarakat miskin, by name by adress, agar kebijakan yang dilakukan tepat sasaran.
“Saya berharap kiranya kerjasama Tim Auditor BPK dan Pemerintah daerah terjalin baik dan semua data pendukung yang dibutuhkan Tim Audit dapat disiapkan sehinga hasil pemeriksaan Tim Audit dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang kami targetkan 2 bulan hasil Audit Sudah harus selesai setelah diserahkan LKPD Anaudited oleh Pemerintah kepada BPK RI,” kata Kepala BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah Slamet Riyadi, Rabu (23/3).
Selanjutnya Wakil Gubernur Ma’mun Amir menyampaikan salam hangat dari gubernur kepada Kepala Perwakilan BPK dan Tim Audit. Dia menyampaikan bahwa gubernur setelah menyelesaikan seluruh tahapan medical ceck up full, langsung menghadiri pertemuan bersama Presiden RI, seluruh menteri, gubernur dan bupati se-Indonesia di Denpasar, Bali.
Wakil Gubernur menyampaikan ucapan terimakasih pemerintah daerah atas kerjasama yang sudah terjalin bersama BPK RI, yang terus memberikan bimbingan terhadap tata kelola keuangan pemerintah provinsi. Selanjutnya Ma’mun Amir mengaku, akan memberikan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan audit terhadap kinerja keuangan Pemda tahun 2021, dan terhadap kebijakan penanggulangan pengangguran dan kemiskinan.
Wagub Sulteng ini meminta agar Kepala BPKAD dan Kepala Inspektorat agar dapat mendampingi Tim Audit selama melaksanakan Audit LKPD Tahun 2021 dan Audit Penanggulangan Pengangguran dan Kemiskina Tahun 2021.
“Perbaikan data kemiskinan menjadi perhatian kita agar dapat terwujud data valid terkait dengan jumlah masyarakat miskin Sulawesi Tengah,” ujarnya.
Reporter: Irma
Editor: Nanang
