JAKARTA, MAL – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka berpotensi tetap memperoleh uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan apabila mengundurkan diri dan pemberhentiannya ditetapkan dengan hormat, meskipun belum menyelesaikan masa jabatan lima tahun.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden.
Dalam Pasal 6 ayat (1), disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun. Sementara ayat (2) mengatur besaran pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Dengan ketentuan tersebut, besaran pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran mencapai Rp20.160.000 per bulan. Angka ini mengacu pada gaji pokok Wakil Presiden sebagaimana dijelaskan Kementerian Sekretariat Negara pada 2017 dan belum termasuk tunjangan jabatan.
Menariknya, ketentuan tersebut tidak mencantumkan persyaratan masa jabatan minimum maupun kewajiban menyelesaikan satu periode pemerintahan untuk memperoleh hak pensiun.
Artinya, sepanjang pemberhentiannya berstatus dengan hormat, hak pensiun tersebut tetap dapat diberikan meskipun masa jabatan belum berakhir.
Selain pensiun pokok, Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur sejumlah hak bagi mantan Wakil Presiden. Di antaranya tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga untuk pemakaian air, listrik dan telepon, serta biaya perawatan kesehatan bagi dirinya dan keluarga.
Sementara Pasal 8 mengatur pemberian rumah kediaman yang layak beserta perlengkapannya serta kendaraan milik negara dengan pengemudinya.
Adapun Pasal 9 menyebutkan pembayaran pensiun dan tunjangan tersebut mulai berlaku pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
Dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun. Namun, hak tersebut bergantung pada status pemberhentian yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga saat ini, ketentuan tersebut merupakan konsekuensi hukum yang dapat berlaku apabila seorang Wakil Presiden berhenti dengan hormat, bukan berarti Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya.
