MOROWALI, MAL – Penyaluran gas elpiji (LPG) bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Morowali dikeluhkan warga, karena diduga masih digunakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat mampu yang tidak termasuk kelompok penerima subsidi.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengurangi ketersediaan LPG 3 kilogram bagi masyarakat miskin yang menjadi sasaran utama program subsidi pemerintah.
Sejumlah warga meminta ASN, anggota TNI-Polri, serta masyarakat yang tergolong mampu untuk beralih menggunakan LPG nonsubsidi ukuran 5,5 kilogram yang tersedia di sejumlah pangkalan.
“Masih banyak masyarakat yang tidak berhak menerima gas melon tetapi masih menggunakannya. Coba mereka segera beralih ke gas 5,5 kilogram agar kuota bagi masyarakat miskin pengguna tabung melon 3 kilogram tidak berkurang,” ujar seorang warga saat mengantre, di salah satu pangkalan LPG, Rabu (11/11).
Warga tersebut juga menyoroti masih adanya dugaan pangkalan yang menjual LPG bersubsidi kepada konsumen yang tidak berhak, meskipun pemerintah daerah bersama Satgas LPG 3 kilogram telah memperketat pengawasan distribusi hingga tingkat pangkalan.
“Pemerintah sudah mengimbau PNS dan masyarakat mampu agar tidak lagi menggunakan LPG 3 kilogram bersubsidi, tapi kenyataan di lapangan masih ada pangkalan nakal menjual tabung melon kepada PNS,” ujarnya.
Menurut warga, pengawasan distribusi perlu dilakukan secara konsisten agar penyaluran LPG bersubsidi benar-benar sesuai peruntukannya.
Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan pendataan ulang penerima LPG 3 kilogram dengan mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sehingga subsidi dapat diterima masyarakat yang memenuhi kriteria.
Secara umum, LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok sasaran tertentu, meliputi rumah tangga, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran sesuai ketentuan pemerintah.
Persoalan distribusi tersebut juga menjadi perhatian di Morowali seiring meningkatnya kebutuhan gas akibat pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Kondisi itu dinilai menambah tekanan terhadap ketersediaan LPG, sementara kuota yang tersedia disebut belum sepenuhnya mengimbangi kebutuhan masyarakat.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Morowali telah menggelar operasi pasar LPG 3 kilogram di sejumlah kecamatan, yakni Bungku Tengah, Bahodopi, Bungku Pesisir, dan Bungku Barat. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya mengatasi kelangkaan serta tingginya harga LPG bersubsidi di tengah masyarakat.
Warga berharap pemerintah daerah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap pangkalan dan melakukan evaluasi distribusi agar LPG 3 kilogram tidak disalahgunakan oleh konsumen yang tidak berhak. **
