PALU, MAL – Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) meraih penghargaan inovasi pelayanan publik terbaik kategori Inisiatif Inovasi Pelayanan Publik dalam Mendukung Penguatan Reforma Agraria dari Pemerintah Provinsi Sulteng.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, kepada Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, bersama Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, pada upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Pogombo, Kantor Gubernur Sulteng, Selasa (10/11/2026).
Penghargaan ini diberikan atas inovasi INSPIRA (Informasi Navigasi Sebaran Penyelesaian Integrasi Solusi Agraria) yang dikembangkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Provinsi Sulteng.
Inovasi tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik dalam penanganan dan penyelesaian konflik agraria di daerah.
Ketua Harian Satgas PKA, Eva Bande, menyampaikan rasa syukur atas penghargaan yang diberikan Gubernur Sulteng.
Menurutnya, apresiasi tersebut menjadi motivasi bagi seluruh anggota Satgas untuk terus meningkatkan kinerja, dedikasi, dan pengabdian dalam menangani berbagai persoalan agraria.
Eva menegaskan, penghargaan tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah dari kerja kolektif dan kolaborasi seluruh anggota Satgas PKA sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas.
Karena itu, ia mempersembahkan penghargaan tersebut kepada seluruh anggota Satgas PKA serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang selama ini telah bekerja, bersinergi, dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya penyelesaian konflik agraria di Sulawesi Tengah.
Menurut Eva, penghargaan tersebut sekaligus menjadi tanggung jawab moral untuk terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, menghadirkan solusi yang berkeadilan, serta memastikan perlindungan dan kepastian hak-hak masyarakat.
Ia berharap apresiasi tersebut semakin memperkuat semangat kebersamaan dalam menangani berbagai persoalan agraria, sehingga upaya penyelesaian konflik tidak hanya menghasilkan solusi, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berkonflik.
Sementara itu, Ketua Satgas PKA, Akris Fattah Yunus, mengatakan penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa upaya penyelesaian konflik agraria membutuhkan kerja bersama, keberanian mengambil langkah, serta komitmen untuk berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas sektor, memastikan setiap persoalan ditangani secara terukur dan mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang berkonflik agraria,” tutup Akris.
