PALU, MAL – Ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) sektor sumber daya alam menjadi kritik dalam Diskusi Multi-Stakeholder bertajuk Dana Bagi Hasil yang Berkeadilan: Mendorong Keadilan Fiskal untuk Mengatasi Dampak Sosial, Lingkungan, dan Ekonomi dari Pengelolaan Sumber Daya Alam di Sulawesi Tengah.
Program Officer IPC, I Gede Oka Kertiyasa, mengatakan persoalan DBH menjadi salah satu hambatan fiskal yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, Sulawesi Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, tetapi penerimaan daerah dinilai belum sebanding dengan aktivitas eksploitasi yang berlangsung.
Ia menyoroti kurang salur DBH dari pemerintah pusat kepada Sulawesi Tengah yang mencapai sekitar Rp530 miliar. Kondisi tersebut dinilai semakin mempersempit ruang fiskal daerah, terutama ketika pemerintah daerah juga dituntut menangani dampak sosial dan lingkungan akibat aktivitas industri pertambangan.
Oka juga menyoroti Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026 tentang Penetapan Daerah Penghasil dan Daerah Pengolah Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara Tahun 2026. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu dicermati karena berpotensi memengaruhi perhitungan penerimaan DBH daerah pada tahun berikutnya.
Selain persoalan fiskal, IPC menilai kebijakan transisi energi belum berjalan sebanding dengan target pemerintah. Oka menyebut keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara untuk kebutuhan industri atau captive power turut memengaruhi bauran energi terbarukan di Sulawesi Tengah.
Ia juga menyoroti pendanaan transisi energi dari tingkat global. Dari potensi pendanaan sekitar 21,4 miliar dolar AS, menurut paparan IPC, baru sekitar 3,4 miliar dolar AS yang terealisasi. Sebagian besar pendanaan tersebut berbentuk pinjaman, bukan hibah.
Di sisi lain, dampak pertambangan terhadap masyarakat juga menjadi perhatian. IPC mencatat persoalan penurunan kualitas air, pencemaran udara, sanitasi, peningkatan volume sampah, hingga terbatasnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.
Anggota DPRD Sulawesi Tengah, Musliman, menilai pembagian DBH belum mencerminkan kontribusi daerah penghasil terhadap penerimaan negara. Ia mencontohkan besarnya potensi industri pertambangan nikel dan emas di Sulawesi Tengah yang belum sepenuhnya memberikan manfaat terhadap kapasitas fiskal daerah.
Menurut Musliman, salah satu persoalan yang perlu dikaji adalah pembagian penerimaan antara aktivitas pertambangan di mulut tambang dan kegiatan pengolahan di kawasan industri. Ia menilai kebijakan insentif bagi industri pengolahan perlu dievaluasi agar daerah penghasil tidak kehilangan potensi penerimaan.
Karena itu, pemerintah provinsi telah membentuk tim judicial review untuk mengkaji ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Kajian tersebut diarahkan untuk melihat kemungkinan perluasan pengaturan pembagian keuntungan perusahaan pertambangan, yang selama ini menurut Musliman hanya berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Selain ketimpangan penerimaan, Musliman menyoroti dampak pertambangan terhadap sektor pertanian dan perikanan. Ia mencontohkan kondisi masyarakat Desa Mayayap, Kabupaten Banggai, yang terdampak aktivitas PT Integra Mining Nusantara Indonesia.
Menurut dia, aktivitas pertambangan berdampak terhadap saluran air yang menjadi sumber pengairan sawah masyarakat. Bahkan, ia menyebut produksi penggilingan padi yang sebelumnya mencapai sekitar 800 ton per tahun kini tidak lagi berjalan.
Musliman mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah pemberhentian sementara operasional perusahaan apabila kewajiban reklamasi, pemulihan lahan pertanian, dan pemberian kompensasi kepada masyarakat tidak dipenuhi.
Ia menegaskan, penyelesaian persoalan pertambangan tidak cukup hanya melalui pemberian kompensasi. Pemulihan sumber penghidupan masyarakat, khususnya lahan pertanian dan tambak yang terdampak, harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan.
Persoalan lain yang disoroti adalah belum optimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha (TJSL).
Musliman menyebut Sulawesi Tengah telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2026 tentang TJSL. Namun, pembentukan forum pelaksana yang melibatkan pemerintah, perusahaan, akademisi, dan masyarakat masih perlu ditindaklanjuti.
Menurut dia, keberadaan forum tersebut penting untuk memastikan program perusahaan terarah, transparan, dan selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah, bukan sekadar kegiatan tanggung jawab sosial yang pelaksanaannya tidak terkoordinasi.
Musliman juga menyoroti ketidakpastian pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai penarikan sejumlah urusan pemerintahan ke tingkat pusat membuat ruang gerak pemerintah daerah semakin terbatas, sementara daerah tetap harus menanggung berbagai persoalan sosial dan lingkungan di wilayahnya.
Ia menyebut APBD Sulawesi Tengah sekitar Rp4,9 triliun belum cukup leluasa untuk membiayai berbagai program prioritas, mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga kesejahteraan masyarakat. Karena itu, percepatan pembayaran kekurangan DBH dinilai penting untuk menjaga kemampuan fiskal daerah.
