PARIMO, MAL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parigi Moutong guna membahas percepatan pembangunan Parigi Moutong di Auditorium Kantor Bupati, Kamis (29/10).
Pertemuan strategis ini menjadi ruang dialog terbuka untuk mencari solusi atas berbagai tantangan daerah. Isu utama yang diangkat meliputi keterbatasan ruang fiskal, mitigasi bencana banjir, hingga penataan sektor pertambangan yang menjadi perhatian serius kedua belah pihak.
Rombongan legislatif tingkat provinsi dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, Moh. Arus Abdul Karim. Hadir pula sejumlah anggota lainnya seperti Yus Mangun, Yusuf SP, Zainal Abidin, Musliman, Herry Utusan, dan Maryam Tamoreka dalam agenda tersebut.
Bupati Parigi Moutong, Erwin Burase, menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja ini sebagai langkah memperkuat sinergi lintas pemerintahan. Ia menekankan pentingnya dukungan provinsi dalam mendorong kemajuan pembangunan Parigi Moutong secara berkelanjutan.
“Kami berharap koordinasi ini menghasilkan masukan dan dukungan konkret bagi penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi Kabupaten Parigi Moutong”, kata Erwin Burase, Bupati Parigi Moutong.
Erwin menjelaskan bahwa tantangan fiskal utama di wilayahnya adalah tingginya beban belanja pegawai. Kondisi tersebut membatasi kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong untuk membiayai program infrastruktur dan pelayanan publik lainnya.
Selain anggaran, kerawanan bencana alam seperti banjir juga menjadi poin krusial yang dibahas. Penanganan dampak bencana dinilai memberikan tekanan tambahan terhadap postur APBD, sehingga membutuhkan intervensi bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Bupati turut mengusulkan dukungan pengadaan alat berat untuk mempercepat normalisasi sungai dan perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Hal ini krusial guna meminimalkan risiko kerugian masyarakat saat cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir tersebut.
Terkait sektor pertambangan, Pemkab Parimo mengharapkan pengawasan dan koordinasi yang lebih ketat dari level provinsi. Sinergi ini diperlukan untuk memastikan tata kelola dan legalitas tambang berjalan sesuai regulasi demi menjaga potensi pembangunan Parigi Moutong di masa depan.
