MADHYA PRADESH, MAL – Ratusan warga Muslim berkumpul di Masjid Shahi, Ujjain, Madhya Pradesh, India, sejak Ahad (27/9), sebagai bentuk penolakan terhadap rencana pembongkaran sebagian bangunan masjid untuk proyek pelebaran jalan menjelang pelaksanaan festival Hindu Simhastha 2028.

Sebagian warga menyatakan akan bertahan di dalam masjid dan menolak meninggalkan lokasi. Polisi telah dikerahkan ke kawasan tersebut untuk menjaga ketertiban sekaligus berdialog dengan pengurus masjid dan warga terkait rencana pemerintah tersebut.

Kepala Kepolisian Ujjain, Pradeep Sharma, mengatakan kepada The Indian Express bahwa untuk sementara pemerintah menunda pembongkaran dan berupaya menyelesaikan persoalan melalui dialog.

“Kami telah mengerahkan personel yang memadai untuk menjaga ketertiban di wilayah tersebut. Kami telah berdiskusi dengan pengurus masjid mengenai masalah ini dan menjelaskan aspek hukum terkait kasus tersebut. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk meyakinkan mereka agar membongkar sendiri bangunan-bangunan itu. Untuk saat ini, kami tidak melakukan pembongkaran apa pun dan berusaha menyelesaikan masalah ini melalui dialog,” ujar Sharma.

Penolakan warga berpusat pada bagian Masjid Shahi yang berada di jalur rencana pelebaran jalan. Pemerintah Kota Ujjain berencana memperlebar jalan tersebut hingga 15 meter. Warga mempertanyakan alasan bagian masjid yang terdampak proyek, sementara bangunan di seberang jalan juga berada dalam kawasan yang sama.

Imam Masjid Shahi, Mohammad Ibrahim, mengatakan masjid tersebut tidak semestinya menjadi bagian dari proyek pelebaran jalan.

“Ini adalah kota yang religius. Tidak ada satu pun tempat ibadah yang boleh dibongkar. Pelebaran jalan seharusnya dilakukan tanpa mengusik tempat-tempat ibadah,” ujarnya.

Ibrahim mengatakan Masjid Shahi telah berdiri sejak 1390 atau sekitar 636 tahun lalu. Menurut dia, pihak pengelola telah menyerahkan sejumlah bangunan toko untuk kepentingan proyek, tetapi tidak bersedia menyerahkan bagian masjid.

“Kami telah menyampaikan kepada pihak pemerintah bahwa kami sudah memberikan apapun yang kami bisa sesuai dengan syariat, termasuk banyak bangunan toko. Kini, kami tidak bisa menyerahkan masjid ini,” ujarnya.

Mohammad Zakir, anggota Komite Perwakilan Muslim, mengatakan warga berkumpul di masjid karena ingin mencegah pembongkaran.

“Ini adalah permohonan kami kepada pemerintah dan pihak berwenang terkait masjid ini, agar masjid tersebut tidak dibongkar. Seluruh warga kota kami telah berada di masjid sepanjang malam dan masih bertahan di dalamnya,” kata Zakir.

“Kami ingin menyelamatkan masjid ini. Kami tidak ingin melepaskannya dengan alasan apapun,” lanjutnya.

Ketua AIMIM Asaduddin Owaisi juga menyoroti persoalan tersebut. Ia mengatakan aksi warga dilakukan dengan “cara ala Gandhi” dan menilai masjid serta properti keagamaan lainnya tidak semestinya dibongkar dengan cara tersebut.

Owaisi juga mengaitkan persoalan Masjid Shahi dengan kekhawatirannya mengenai perubahan Undang-Undang Wakaf di India. Ia menduga perubahan aturan tersebut dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada pejabat administrasi dan pemerintah untuk mengambil alih kendali atas sejumlah properti wakaf.

“Apa yang saya sampaikan di Parlemen kini terbukti benar,” ujar Owaisi.

Namun, sengketa tersebut sebelumnya telah diputus Pengadilan Tinggi Madhya Pradesh. Dalam putusan tertanggal 9 September, pengadilan menolak dua permohonan yang menggugat keputusan Pemerintah Kota Ujjain untuk membongkar bagian Masjid Shahi yang berada di jalur rencana pelebaran jalan.

Masjid tersebut tercatat sebagai properti wakaf. Para pemohon menyatakan pembongkaran akan berdampak pada sebagian ruang salat, sebuah menara setinggi 120 kaki, dan Mazhar Chowk Shahi. Mereka juga mengajukan keberatan berdasarkan Pasal 14, 25, dan 26 Konstitusi India serta hak atas properti berdasarkan Pasal 300A.

Hakim Sandeep N Bhatt menyatakan pemerintah kota telah mengikuti prosedur hukum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang terdampak untuk menyampaikan keberatan.

Pengadilan juga menolak anggapan bahwa masjid menjadi sasaran khusus karena merupakan bangunan keagamaan. Dalam putusannya, pengadilan mencatat bahwa proyek pelebaran jalan tersebut juga berdampak pada bangunan keagamaan lainnya.

Menurut catatan pengadilan, bagian dari 10 kuil dan satu masjid telah dibongkar di sepanjang jalan yang sama. Selain itu, sekitar 80 tempat ibadah di wilayah Ujjain disebut telah dikenai tindakan oleh pihak berwenang.

Pemerintah kota beralasan pelebaran jalan merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Ujjain 2035 dan diperlukan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas selama Shahi Sawari, Peshwai, dan Simhastha 2028.

Pengadilan juga mempertimbangkan lokasi Masjid Shahi yang berada hampir tepat di seberang Kuil Mahakaleshwar dan dekat Sungai Kshipra. Dengan perkiraan jutaan peziarah yang akan datang selama Simhastha, pengadilan menilai pelebaran jalan berkaitan dengan kebutuhan keselamatan publik dan pengaturan lalu lintas.

Meski putusan tersebut menolak gugatan terhadap rencana pembongkaran, persoalan di lapangan belum selesai. Pengelola masjid telah mengajukan permohonan untuk diperiksa oleh majelis hakim yang lebih besar dan perkara tersebut dijadwalkan kembali disidangkan pada Senin (28/9).

Warga juga menyatakan akan mempertimbangkan membawa perkara tersebut ke Mahkamah Agung India apabila tidak memperoleh penyelesaian.

Perselisihan Masjid Shahi kini menjadi salah satu persoalan yang menyertai persiapan Ujjain menghadapi Simhastha 2028. Pemerintah daerah mengejar kebutuhan pelebaran jalan dan pengaturan lalu lintas, sementara warga Muslim mempersoalkan dampaknya terhadap bangunan masjid yang mereka anggap sebagai bagian penting dari sejarah komunitas setempat.