JAKARTA, MAL — Partai Demokrat memberikan respons resmi terkait perkembangan dinamika politik terbaru menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur sebagai wakil presiden (wapres).
Dalam pernyataannya, Demokrat menegaskan tidak akan mengajukan nama baru untuk mengisi kekosongan kursi RI 2 tersebut.
Sikap tersebut diambil sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Partai menyerahkan mekanisme pengisian jabatan kepada pihak eksekutif dan legislatif sesuai dengan koridor hukum yang sah.
“Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden. Sesuai Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, MPR RI memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden,” kata Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dalam keterangan resminya, Jumat (13/11).
AHY turut mengimbau masyarakat untuk menjaga ketenangan situasi nasional agar tidak terpengaruh oleh isu Gibran mundur dari Wapres secara berlebihan. Fokus utama saat ini adalah memastikan agenda pembangunan nasional tetap berjalan lancar tanpa hambatan politik.
“Apapun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi,” tambahnya.
Langkah selanjutnya terkait transisi kepemimpinan ini akan diproses melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat guna memastikan stabilitas pemerintahan. Demokrat menegaskan akan tetap mengawal jalannya pemerintahan meskipun muncul isu Gibran mundur dari Wapres di tengah periode berjalan.
