WASHINGTON, MAL — Menteri Perang Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth menghadapi tekanan politik yang semakin besar setelah kegagalan perang melawan Iran. Kekalahan Partai Republik dalam pemilu sela, ancaman pemakzulan di Kongres, hingga spekulasi pencopotan oleh Presiden Donald Trump membuat posisinya di Pentagon kian terjepit.
Hegseth, yang dikenal memiliki pandangan keras terhadap Islam dan kerap menggunakan retorika keagamaan dalam kebijakan pertahanan, kini menjadi sasaran kritik dari anggota parlemen, termasuk dari Partai Republik sendiri.
Tekanan meningkat setelah Partai Republik mengalami kekalahan dalam pemilu sela 3 November 2026. Partai Demokrat berhasil merebut kendali Kongres, sementara perang berkepanjangan melawan Iran menjadi salah satu beban politik pemerintahan Trump.
Wakil Presiden AS JD Vance bahkan secara terbuka mengaitkan kekalahan tersebut dengan perang Iran. Ia mempertanyakan apakah konflik itu sepadan dengan harga politik yang harus dibayar partainya.
Pernyataan Vance memperlihatkan adanya perbedaan pandangan di internal pemerintahan Trump. Hegseth sebelumnya merupakan salah satu pejabat paling vokal dalam mendorong serangan militer terhadap Republik Islam Iran.
Menurut Reuters, sejumlah orang dekat Trump menilai Hegseth berpotensi menjadi pejabat yang dikorbankan untuk meredam tekanan politik pascapemilu. Seorang penasihat Trump bahkan menyebut namanya masuk dalam daftar pejabat yang kemungkinan disingkirkan.
Meski demikian, Trump sejauh ini masih membela menteri perangnya. Pada Kamis (5/11/2026), Trump menyebut Hegseth telah menjalankan tugas dengan sangat baik. Dukungan tersebut belum sepenuhnya meredam spekulasi mengenai masa depannya di Pentagon.
Tekanan lebih serius datang dari Kongres. Anggota DPR AS dari Partai Republik, Thomas Massie, berencana kembali mengajukan pemakzulan terhadap Hegseth. Massie bahkan menyatakan hanya akan membatalkan rencana tersebut jika Hegseth mengundurkan diri.
Ancaman pemakzulan berkaitan dengan kontroversi pengelolaan perang Iran, termasuk dugaan pelanggaran kewenangan Kongres dalam menjalankan operasi militer. Massie memperingatkan tekanan politik terhadap Hegseth bisa semakin berat setelah Partai Demokrat mengambil alih kendali Kongres.
Hegseth Menolak Mundur
Di tengah tekanan tersebut, Hegseth berusaha mempertahankan jabatannya. Dalam pesan video yang dirilis Kamis, ia menyatakan tidak akan mundur menghadapi ancaman pemakzulan.
Ia menyebut upaya tersebut sebagai manuver politik dan menegaskan tetap mendukung perang melawan Iran.
Hegseth juga meminta Kongres menyetujui anggaran pertahanan sebesar 1,5 triliun dolar AS untuk memperkuat militer dan membiayai prioritas pertahanan pemerintahan Trump.
Namun, hubungannya dengan anggota parlemen justru semakin memburuk. Sejumlah legislator mempertanyakan strategi perang Iran, pemecatan puluhan pejabat tinggi militer, serta kebijakannya dalam mengelola Pentagon.
Partai Demokrat juga berencana melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap kepemimpinan Hegseth setelah resmi menguasai Kongres. Pemeriksaan diperkirakan mencakup keputusan pemecatan sejumlah petinggi militer dan kebijakan operasi militer AS di luar negeri.
Rekam Jejak Anti-Islam
Ancaman terhadap jabatan Hegseth kembali menyoroti rekam jejak kontroversialnya, terutama pandangannya terhadap Islam dan umat Muslim.
Sebelum ditunjuk Trump memimpin Pentagon, Hegseth dikenal sebagai pembawa acara Fox News dengan pandangan nasionalisme Kristen konservatif. Dalam bukunya, American Crusade, yang terbit pada 2020, ia menggambarkan Islam sebagai ancaman terhadap peradaban Barat.
Investigasi The Washington Post pada November 2024 mengungkap sejumlah tulisan Hegseth yang menggambarkan Islam sebagai kekuatan kekerasan yang mengancam Amerika Serikat.
Ia juga menggunakan narasi Perang Salib untuk mendorong perlawanan terhadap apa yang disebutnya sebagai ancaman Islamisme. Dalam bukunya, Hegseth bahkan menggambarkan meningkatnya populasi Muslim di Eropa sebagai ancaman terhadap identitas peradaban Barat.
Council on American-Islamic Relations (CAIR), organisasi advokasi Muslim terbesar di AS, sebelumnya mengecam pandangan tersebut dan mendesak Senat menolak pencalonan Hegseth sebagai menteri pertahanan.
CAIR menilai pandangan anti-Muslim, dukungannya terhadap tindakan militer kontroversial, serta retorika yang menyerang Islam membuat Hegseth tidak layak menduduki jabatan tersebut.
Pandangan keagamaannya kembali menjadi sorotan selama perang Iran. Hegseth kerap menggunakan narasi Kristen dalam menggambarkan konflik dan mengaitkan kebijakan militer AS dengan pembelaan terhadap Israel.
Kini, meski masih mendapat dukungan terbuka dari Trump, ancaman pemakzulan dan penyelidikan Kongres membuat masa depan Hegseth di Pentagon semakin tidak menentu.
