BOGOR, MAL — Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan tertutup dengan para petinggi partai politik di Istana Kepresidenan Bogor guna membahas mekanisme pengisian jabatan Calon Wakil Presiden yang saat ini mengalami kekosongan.
Pertemuan ini berlangsung pada Jumat (13/11) sore, bertepatan dengan langkah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI yang menetapkan jadwal sidang paripurna pemilihan pendamping presiden tersebut.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengumumkan bahwa pihaknya telah menyepakati jadwal pengisian jabatan tersebut melalui Rapat Gabungan di Senayan.
MPR meminta Presiden Prabowo segera mengirimkan dua nama Calon Wakil Presiden untuk dipilih dan ditetapkan dalam sidang yang dijadwalkan pada awal Desember mendatang.
“Pertama pelaksanaan rapat paripurna MPR, dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember,” ujar Ahmad Muzani, Ketua MPR RI.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, kekosongan jabatan ini wajib diisi dalam kurun waktu maksimal 60 hari. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa konstitusi memberikan wewenang penuh kepada presiden untuk menyaring sosok yang tepat.
“Tapi waktu menjelaskan ayat duanya, kalau wakil presidennya kosong, itu nggak disebut siapa yang mengusulkan. Hanya presiden mengajukan dua nama,” kata Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK.
Dalam pertemuan di Bogor, tampak hadir sejumlah tokoh penting seperti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang didampingi Bima Arya dan Eko Patrio. Selain itu, Presiden PKS Al Muzzammil juga mengonfirmasi kehadirannya untuk mendiskusikan kriteria Calon Wakil Presiden yang akan diusulkan ke parlemen.
Kursi orang nomor dua di Indonesia ini resmi kosong sejak 12 November 2026 setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR.
