CIMAHI, MAL — Biaya pelayanan penyakit jantung yang dijamin Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai sekitar Rp17,35 triliun sepanjang 2025. Besarnya pembiayaan tersebut mendorong BPJS Kesehatan mengubah orientasi layanan, dari sekadar membiayai tindakan medis menuju pelayanan yang menitikberatkan pada hasil kesehatan pasien (outcome).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan penyakit jantung menjadi salah satu perhatian dalam Program JKN karena tingginya utilisasi layanan sekaligus besarnya biaya yang dibutuhkan. Pada 2025, penyakit jantung yang dijamin Program JKN tercatat lebih dari 29,7 juta kasus dengan pembiayaan sekitar Rp17,35 triliun.
“Keberlanjutan Program JKN tidak hanya ditentukan oleh kemampuan dalam membiayai pelayanan kesehatan, tetapi oleh kemampuan untuk memastikan menghasilkan outcome kesehatan yang lebih baik bagi rakyat Indonesia,” kata Pujo, Rabu (16/9).
Menurut Pujo, tekanan pembiayaan kesehatan juga terlihat dari total biaya pelayanan Program JKN yang pada 2025 mencapai Rp191,3 triliun. Sekitar 87,1 persen realisasi pembiayaan tersebut berasal dari pelayanan di rumah sakit.
Karena itu, BPJS Kesehatan mendorong transformasi layanan melalui pendekatan Value-Based Health Care, yang menempatkan hasil kesehatan dan total biaya sepanjang siklus pelayanan sebagai dasar dalam menciptakan nilai bagi peserta.
“Tingginya kebutuhan pelayanan jantung dalam ekosistem JKN perlu diantisipasi sejak dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan mengendalikan faktor risiko. Banyak kasus penyakit jantung yang merupakan dampak faktor risiko yang tidak terkendali di hulu, untuk itu perlu penguatan pelayanan di tingkat FKTP,” jelasnya.
Pada tingkat FKTP, penguatan layanan diarahkan pada upaya promotif dan preventif, seperti pengendalian tekanan darah dan gula darah, pemantauan HbA1C secara rutin, kepatuhan pengobatan, serta pemantauan peserta berisiko tinggi.
Sementara di rumah sakit, BPJS Kesehatan mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization.
“Di rumah sakit, BPJS Kesehatan juga mendorong pelayanan yang berorientasi pada mutu dan outcome. Sejumlah pendekatan yang dikembangkan antara lain pengambilan keputusan terpadu melalui Heart Team, tata laksana klinis sesuai pedoman, pemeriksaan Fractional Flow Reserve (FFR), dan staged revascularization,” tambah Pujo.
Perubahan orientasi tersebut juga diterapkan dalam monitoring mutu penjaminan pelayanan intervensi jantung. BPJS Kesehatan mendorong indikator monitoring bergeser dari indikator proses menuju indikator outcome, antara lain waktu tanggap kritis, keselamatan pascatindakan, akurasi intervensi, kualitas pemulihan, kepatuhan protokol, serta efisiensi sistem rujukan.
“Kita ingin mengubah paradigma dari paying for services menjadi purchasing better outcomes, dari treating events menjadi preventing events, serta dari mengukur utilisasi menjadi mengukur outcome,” kata Pujo.
Besarnya pemanfaatan layanan jantung juga terlihat di Rumah Sakit Tingkat II Dustira. Kepala Rumah Sakit Tingkat II Dustira, Muchlas Fahmi, mengatakan sepanjang Januari hingga Agustus 2026 pihaknya telah melayani 975 pasien cathlab, seluruhnya merupakan peserta JKN.
“Pemanfaatan layanan jantung oleh peserta JKN di RS Dustira bisa dikatakan tinggi. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, RS Dustira telah melayani 975 pasien cathlab yang semuanya merupakan peserta JKN,” ungkap Muchlas.
Menurut Muchlas, pelayanan kesehatan merupakan proses berkelanjutan sehingga peningkatan kualitas perlu dilakukan secara konsisten. Pelayanan tidak hanya dituntut cepat dan tepat, tetapi juga aman, bermutu, dan berorientasi pada pasien.
Mewakili Panglima Komando Daerah Militer III Siliwangi, Pamen Ahli Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Lingkungan Hidup, Tri Adrijanto Santoso, mengatakan pelayanan kesehatan berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan teknologi. Kemudahan akses, kecepatan layanan, dan kualitas pelayanan juga menjadi bagian penting.
“Kodam III Siliwangi mendukung program pemerintah dalam upaya promotif dan preventif, termasuk melalui edukasi kepada masyarakat. Dengan kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat menjadi kontribusi positif dalam peningkatan kualitas kesehatan,” ujar Tri.
Koordinator BPJS Watch, Timbul Siregar, mengatakan penyakit jantung merupakan salah satu penyakit dengan biaya tinggi yang dijamin Program JKN. Menurutnya, upaya menekan pembiayaan sekaligus angka penyakit tersebut perlu dilakukan sejak sisi promotif dan preventif.
“Penyakit jantung perlu menjadi perhatian pemerintah karena salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit tersebut berkaitan dengan gaya hidup. Untuk menekan tingginya angka penyakit tersebut, diperlukan upaya promotif dan preventif, termasuk menerapkan pola hidup sehat,” ucap Timbul.
Timbul juga menilai Program JKN perlu terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dengan menerapkan pendekatan Value-Based Health Care yang berbasis outcome. Baginya, kesehatan merupakan modal utama untuk membangun bangsa.***
