PALU, MAL – Pemerintah Kota Palu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Tahun 2026 melalui rapat monitoring lapangan yang dipimpin Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, di Ruang Rapat Bappeda Kota Palu, Rabu (16/9).
Rapat yang difasilitasi Bappeda Kota Palu tersebut diikuti sejumlah instansi terkait, antara lain Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Palu, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, Kejaksaan, TNI, Kementerian Agama, serta unsur terkait lainnya.
Dalam rapat tersebut, Imelda menyampaikan bahwa monitoring dan evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Program MBG berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat kepada kelompok sasaran.
Ia menjelaskan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Asta Cita Presiden yang dilaksanakan di Ampana, Kabupaten Tojo Una-una. Pelaksanaan Program MBG menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian sehingga perlu ditindaklanjuti di tingkat daerah.
“Setelah rapat koordinasi ini, kita perlu memastikan bahwa apa yang menjadi program pemerintah pusat dapat dilaksanakan dengan baik di daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor harus diperkuat,” kata Imelda.
Menurutnya, Program MBG tidak hanya berkaitan dengan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga mencakup kualitas bahan pangan, keamanan makanan, kebersihan lingkungan, pelayanan, serta pengawasan pelaksanaan program.
Karena itu, setiap perangkat daerah dan instansi terkait diharapkan menjalankan fungsi pengawasan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.
“Jangan sampai ketika ada persoalan di lapangan, kita baru mencari siapa yang harus menangani. Melalui koordinasi ini, kita ingin setiap persoalan bisa segera diketahui, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak yang memiliki kewenangan,” ujarnya.
Untuk memperkuat pengawasan, Pemerintah Kota Palu menyepakati pembentukan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Satgas tersebut akan menjadi wadah koordinasi dalam melakukan monitoring, evaluasi, serta menginventarisasi berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan Program MBG di Kota Palu.
Imelda mengatakan, seluruh hasil monitoring lapangan akan dihimpun dan diintegrasikan menjadi data bersama untuk dianalisis sebagai dasar penyusunan rekomendasi kebijakan.
“Data dan informasi hasil monitoring akan kita integrasikan. Setelah seluruh persoalan dikumpulkan dan dianalisis, hasilnya akan menjadi dasar dalam menyusun rekomendasi kebijakan,” katanya.
Ia menegaskan, pengawasan Satgas tidak hanya memastikan makanan diterima oleh penerima manfaat, tetapi juga mengawasi seluruh proses penyelenggaraan agar memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Aspek yang menjadi perhatian meliputi kebersihan, standar pelayanan, kualitas dan keamanan makanan, proses pengadaan serta pembelanjaan bahan pangan, hingga kinerja pelaksana di lapangan.
Dengan pengawasan tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program MBG berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.
Imelda menambahkan, hasil monitoring dan evaluasi di Kota Palu akan dilaporkan kepada pemerintah pusat sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
“Yang paling penting adalah sinergi. Kita ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan seluruh prosesnya dapat kita kawal bersama,” katanya. ***
