Siap-siap, Desil 9-10 Dilarang Beli Pertalite!

JAKARTA, MAL – Pemerintah tengah mematangkan rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok ekonomi desil 9 dan 10 atau kelompok dengan tingkat pengeluaran tertinggi.

Kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dengan target implementasi sebelum tahun 2027.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah sedang membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite secara bertahap bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.

“Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang desil 9-10. Supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian supaya kita bisa kurangi secara bertahap,” kata Purbaya usai pertemuan dengan Menteri ESDM di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (12/8/2026).

Pembatasan Pertalite Desil 9 dan 10 — Ilustrasi desil 9-10 dilarang beli pertalite. (Media Alkhairaat)

Menurut Purbaya, Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM saat ini masih mengkaji mekanisme teknis yang akan digunakan untuk membatasi akses subsidi bagi rumah tangga yang masuk kelompok pengeluaran tertinggi.

“Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM sedang mengkaji mekanisme teknis untuk memblokir akses subsidi bagi rumah tangga yang masuk dalam kelompok pengeluaran tertinggi, yaitu desil 9 dan 10,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut belum final dan masih dalam tahap pembahasan.

“Masih didiskusikan—masih didiskusikan. Sebelum tahun depan mungkin kita implementasikan,” katanya.

Dalam skema yang sedang dikaji, sistem di SPBU nantinya akan secara otomatis menolak transaksi Pertalite dari konsumen yang masuk kategori desil 9 dan 10. Kelompok tersebut akan diarahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.

Desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita yang dibagi ke dalam 10 kelompok. Semakin tinggi nomor desil, semakin tinggi tingkat pengeluaran rumah tangga tersebut.

Berdasarkan kategori yang digunakan pemerintah, desil 9 mencakup rumah tangga dengan pengeluaran Rp3,5 juta hingga Rp5 juta per kapita per bulan, sedangkan desil 10 merupakan rumah tangga dengan pengeluaran di atas Rp5 juta per kapita per bulan.

Rencana pembatasan ini muncul setelah pemerintah menilai subsidi energi masih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu. Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) menunjukkan sekitar 79 persen BBM subsidi dinikmati kelompok rumah tangga desil 5 hingga 10.

Selain itu, data yang digunakan pemerintah juga menunjukkan kelompok desil 9 dan 10 mengonsumsi sekitar 23 persen volume Pertalite nasional.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penyaluran BBM subsidi harus tepat sasaran.

“BBM subsidi di sektor migas harus tetap sasaran,” kata Bahlil.

Meski demikian, ia menyebut pemerintah masih mempelajari berbagai opsi sebelum kebijakan diterapkan.

“Pemerintah masih melakukan mempelajari skemanya,” ujarnya.

Pembatasan ini diproyeksikan memberikan dampak signifikan terhadap anggaran subsidi energi. Pengamat energi Yayan memperkirakan potensi penghematan anggaran dapat mencapai sekitar Rp8,9 triliun.

“Perhitungan berdasarkan data Susenas 2025 menunjukkan potensi penghematan mencapai sekitar Rp8,9 triliun,” katanya.

Yayan juga memperkirakan kebijakan tersebut dapat berdampak pada sekitar 17,4 juta rumah tangga yang masuk kategori desil 9 dan 10.

Sementara itu, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) memperkirakan potensi penghematan subsidi bahkan dapat mencapai Rp17 triliun, tergantung tingkat kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah menargetkan pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok ekonomi mampu mulai diterapkan pada akhir 2026. Namun hingga saat ini, mekanisme teknis, sistem pengawasan, serta kriteria penerima subsidi masih terus dibahas oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.