PEMALANG, MAL – Nama Anom Widiyantoro menjadi perhatian publik setelah Bupati Pemalang periode 2025–2030 itu dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 28 Juli 2026. Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, rekam jejak Anom sebagai mantan profesional BUMN hingga menjadi kepala daerah kembali menjadi sorotan.

Anom Widiyantoro lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 20 Maret 1970. Ia menempuh pendidikan Sarjana Ekonomi di Universitas Diponegoro dan lulus pada 1996. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Padjadjaran pada 2005.

Sebelum terjun ke dunia politik, Anom dikenal memiliki karier panjang di lingkungan perusahaan milik negara. Salah satu jabatan yang pernah diembannya adalah Direktur PT Wijaya Karya Realty.

Dalam riwayat pekerjaan yang dipublikasikan melalui profil resmi pemerintah daerah, Anom juga tercatat berkarier di PT Wika sejak 1996 hingga 2021. Riwayat tersebut mencakup berbagai posisi, mulai dari staf ahli, auditor internal, kepala seksi, manajer keuangan dan personalia, manajer keuangan dan operasi departemen luar negeri, hingga general manager.

“Riwayat pekerjaan: (1996 – 2021) Expert Staff (Staf Ahli), Internal Auditor, Kepala Seks I, Manajer keuangan Dan Personalia, Manajer Keuangangan dan Operasi Departemen Luar Negeri, General Manajer Pt. Wika.”

Setelah itu, ia menjabat Direktur Keuangan, Human Capital, dan Manajemen Risiko di PT Hotel Indonesia Property (HIPA) pada periode 2021–2024.

Karier politik Anom mencapai puncaknya saat memenangkan Pemilihan Bupati Pemalang 2024 bersama pasangannya, Nurkholes. Pasangan tersebut memperoleh 278.043 suara atau 44,51 persen dari suara sah.

Hasil Pilkada sempat digugat ke Mahkamah Konstitusi. Namun, permohonan sengketa ditolak sehingga pasangan Anom Widiyantoro dan Nurkholes dapat dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pemalang.

Anom kemudian resmi dilantik sebagai Bupati Pemalang pada 20 Februari 2025. Ia tercatat sebagai Bupati Pemalang ke-27 dengan masa jabatan 2025–2030.

Di tengah munculnya kabar OTT KPK yang menyeret namanya, status hukum para pihak yang diamankan masih dalam proses pemeriksaan. Hingga 29 Juli 2026, KPK belum mengumumkan secara resmi perkara yang mendasari operasi tersebut maupun status hukum akhir pihak-pihak yang diamankan. ***