POSO, MAL – Pemerintah Kabupaten Poso memperkuat sinergi dengan pengusaha, dan pekerja melalui Rapat Pleno Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Kabupaten Poso 2026 di Hotel 77 Poso, Selasa (29/9).
Forum tersebut diarahkan untuk menjaga hubungan industrial tetap harmonis sekaligus mendorong kebijakan ketenagakerjaan yang berpihak pada kepastian usaha dan kesejahteraan pekerja.
Rapat pleno dibuka Wakil Bupati Poso H. Soeharto Kandar. Ia mengatakan LKS Tripartit memiliki peran penting sebagai ruang komunikasi, konsultasi, dan musyawarah antara pemerintah, dunia usaha, serta pekerja.
“Keharmonisan hubungan industrial merupakan kunci utama untuk menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja,” kata Soeharto membacakan sambutan tertulis Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang.
Kepala Disnakertrans Poso Dr. Frits Sam Purnama menuturkan, forum ini diharapkan tidak sekadar menjadi agenda rutin, tetapi menghasilkan masukan yang dapat digunakan dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan.
“LKS Tripartit ini menjadi ruang bersama untuk membahas berbagai persoalan ketenagakerjaan secara terbuka, sehingga kepentingan pekerja dan pengusaha dapat dibicarakan secara seimbang,” ucap Frits.
Menurutnya, penguatan komunikasi diperlukan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial sejak dini. Karena itu, dialog dan musyawarah menjadi bagian penting dalam mencari penyelesaian ketika muncul persoalan di tempat kerja.
Selain membahas hubungan industrial, forum tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal sesuai kebutuhan dunia usaha.
Rapat pleno dihadiri unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serikat pekerja atau buruh, pengurus dan anggota LKS Tripartit, serta sejumlah tamu undangan.
Hasil pembahasan diharapkan melahirkan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Poso.
