MAKASSAR, – Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar rapat koordinasi untuk memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Kegiatan lintas sektor ini berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Rapat ini digelar untuk merespons dinamika penggunaan surat rekomendasi pembelian BBM di lapangan. Pemerintah daerah mencatat masih ada perbedaan pemahaman terkait penerbitan surat tersebut, terutama penyesuaian kebutuhan bagi sektor nelayan dan petani.
Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyamakan persepsi mengenai regulasi penyaluran BBM subsidi. Pemerintah daerah juga mendorong aparat penegak hukum untuk aktif melakukan pengawasan langsung agar distribusi energi benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
“Dalam forum ini telah dibahas secara komprehensif terkait aturan penyaluran BBM bersubsidi, khususnya melalui mekanisme surat rekomendasi. Fokus utamanya adalah memastikan sistem yang sudah berjalan dapat terus disempurnakan, sehingga penyaluran benar-benar tepat sasaran,” kata Deny Sukendar, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Deny menambahkan bahwa pihaknya mengapresiasi inisiatif pemerintah daerah, BPH Migas, dan Hiswana Migas dalam upaya penguatan tata kelola energi. Langkah strategis ini sangat penting agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada petani dan nelayan yang paling membutuhkan.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama terkait mekanisme penyaluran BBM subsidi,” kata Jufri Rahman, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
Jufri berharap sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dapat menekan potensi penyimpangan di lapangan. Pengawasan distribusi yang transparan dan adil menjadi kunci utama keberhasilan program ini demi kesejahteraan masyarakat. ***
