PALU, MAL – Pasca-gempa bumi magnitudo 6,7 yang mengguncang Kabupaten Sigi pada 16/06/2026, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menemukan 24 titik longsoran di perbukitan Sigi, memicu kekhawatiran serius akan ancaman banjir bandang di daerah itu.

Temuan ini menyoroti potensi bencana hidrometeorologi susulan yang mengintai daerah tersebut.

Gempa tektonik dangkal tersebut menyebabkan tiga orang meninggal dunia, sekitar 5.300 jiwa atau 1.300 kepala keluarga terdampak, serta merusak sedikitnya 1.300 unit rumah.

Wilayah yang mengalami dampak paling signifikan berada di Kecamatan Palolo dan Kecamatan Nokilalaki. Pemerintah Kabupaten Sigi menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, terhitung sejak 17 hingga 30 Juni 2026.

Namun, perhatian utama kini bukan hanya pada kerusakan akibat guncangan gempa. Hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama BPBD menemukan sedikitnya 24 titik longsoran di kawasan perbukitan Kabupaten Sigi.

Temuan ini mengubah arah penanganan dari sekadar dampak gempa menuju kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Dari 24 titik longsoran tersebut, empat lokasi teridentifikasi membentuk bendungan alami atau natural dam. Material longsor berupa tanah, batu, dan vegetasi menutup jalur aliran air sehingga membentuk genangan di bagian hulu. Situasi ini menjadi perhatian serius karena bendungan alami memiliki karakteristik yang sangat tidak stabil.

Ketika curah hujan meningkat, volume air yang tertahan akan terus bertambah. Jika tekanan air melampaui kekuatan material longsoran, bendungan dapat jebol secara tiba-tiba dan melepaskan aliran air dalam jumlah besar ke wilayah hilir. Potensi ancaman banjir bandang menjadi sangat nyata.

Kepala BNPB, Suharyanto, secara khusus mengingatkan potensi tersebut saat rapat koordinasi penanganan darurat di Posko Kamarora, Kabupaten Sigi, Jumat, 19/06/2026.

“Karena hujan menyebabkan air terhambat, dikhawatirkan jika intensitas hujan meningkat, akan muncul risiko banjir bandang,” katanya.

Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa ancaman yang dihadapi Sigi tidak lagi hanya berasal dari aktivitas tektonik, tetapi juga dari perubahan bentang alam yang ditinggalkan oleh gempa.

Untuk mengurangi risiko tersebut, BNPB bersama pemerintah daerah telah menyepakati langkah darurat berupa pembukaan saluran air pada titik-titik penyumbatan.

“Kami telah sepakat untuk membuka penyumbatan tersebut dengan menggunakan pompa alkon,” kata Suharyanto.

Potensi ancaman banjir bandang pascagempa bukanlah hal baru. Kabupaten Sigi merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam.

Berdasarkan pemetaan sistem inaRISK BNPB, Sigi termasuk dalam 13 kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi.

Kabupaten yang memiliki luas wilayah 5.196,02 kilometer persegi dan terdiri atas 15 kecamatan ini juga memiliki karakter topografi yang didominasi kawasan pegunungan, lereng curam, serta daerah aliran sungai yang luas.

Data pemetaan risiko menunjukkan sekitar 61 persen wilayah Sigi atau sekitar 311.852 hektare berada pada kategori potensi tinggi multi-bencana. Sementara 31 persen wilayah berada pada kategori sedang dan hanya sekitar delapan persen yang masuk kategori rendah.

Kerentanan Kabupaten Sigi terhadap banjir dan longsor tidak dapat dilepaskan dari dampak gempa besar Sulawesi Tengah tahun 2018.

Menurut BPBD Kabupaten Sigi, gempa tersebut menyebabkan perubahan bentang alam di sedikitnya 15 desa. Perubahan struktur tanah dan morfologi kawasan menciptakan kondisi yang lebih rentan terhadap bencana hidrometeorologi.

BPBD Kabupaten Sigi pernah menyatakan:

“Banjir dan longsor yang kerap melanda Kabupaten Sigi itu adalah akibat gempa bumi pada 2018. Gempa kuat itu menyebabkan bentang alam di 15 desa di wilayah itu berubah hingga rawan banjir dan longsor.”

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa dampak sebuah gempa besar dapat berlangsung bertahun-tahun setelah guncangan berhenti.

Perubahan kontur tanah, kestabilan lereng, hingga pola aliran sungai dapat menciptakan ancaman baru yang terus berkembang. Gempa 2026 berpotensi memperparah kondisi tersebut dengan munculnya longsoran baru di berbagai kawasan perbukitan.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa banjir bandang telah beberapa kali menghantam Kabupaten Sigi. Pada 29 hingga 30/08/2021, banjir bandang menerjang dua dusun di Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan.

Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan Sungai Rogo meluap dan tanggul jebol. Sedikitnya 80 rumah terdampak dan dua jembatan mengalami kerusakan.

Saat itu, BNPB telah mengingatkan bahwa wilayah Sulawesi Tengah, termasuk Kabupaten Sigi, perlu mewaspadai ancaman banjir.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB saat itu, Abdul Muhari, mengimbau pemerintah daerah untuk mewaspadai musim hujan yang memasuki bulan September hingga November 2021, salah satunya wilayah Sulawesi Tengah bagian barat dan utara.

Ia juga menegaskan bahwa berdasarkan analisis inaRISK, Kabupaten Sigi termasuk wilayah dengan potensi bahaya banjir kategori sedang hingga tinggi.

Ancaman tersebut kembali menjadi kenyataan pada 17/05/2025 ketika banjir bandang melanda Desa Sintuwu, Kecamatan Palolo. Peristiwa itu menyebabkan satu orang anak berusia 10 tahun meninggal dunia, sembilan rumah hanyut atau rusak berat, serta merusak puluhan hektare lahan pertanian.

Kala itu, BNPB kembali mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap cuaca ekstrem. “Masyarakat dihimbau untuk selalu waspada terkait cuaca ekstrem yang memicu banjir bandang,” kata Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB.

Di tengah ancaman yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Sigi terus melakukan langkah-langkah tanggap darurat. Wakil Bupati Sigi sekaligus Ketua Satgas Tanggap Darurat Bencana Sigi, Samuel Pongi, menegaskan bahwa status tanggap darurat berlaku selama dua pekan.

“Status tanggap darurat bencana berlangsung selama 14 hari terhitung mulai 17 hingga 30 Juni 2026.”

Menurut Samuel, kehadiran pemerintah di lokasi bencana merupakan respon cepat untuk mempercepat pemulihan masyarakat terdampak. Pemerintah daerah juga telah mendirikan posko induk, posko kesehatan, dan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami berupaya memberikan pelayanan kepada warga terdampak. Pemerintah daerah juga telah mendirikan posko induk, posko kesehatan maupun dapur umum untuk melayani kebutuhan masyarakat,” kata Samuel.

Meskipun demikian, tantangan di lapangan masih cukup besar. Sebagian warga memilih bertahan di sekitar rumah masing-masing dibandingkan mengungsi ke posko resmi.

“Alasan warga tidak mau mengisi posko pengungsian karena mereka menjaga harta benda, sehingga lebih memilih tidur di tenda darurat.”

Di sisi lain, Samuel juga mengapresiasi keterlibatan para relawan yang membantu proses penanganan darurat.

“Kami berterima kasih atas gerak cepat relawan membantu warga terdampak, terutama dalam memberikan layanan dasar,” katanya.

Dengan keberadaan 24 titik longsoran dan empat bendungan alami yang masih dipantau, setiap peningkatan intensitas hujan harus menjadi perhatian serius. Apalagi Kabupaten Sigi memiliki sejarah panjang menghadapi banjir bandang serta kondisi bentang alam yang telah mengalami perubahan sejak gempa besar 2018.

Pemantauan kawasan perbukitan, pembukaan saluran air, penguatan sistem peringatan dini, edukasi masyarakat, dan kesiapsiagaan di wilayah hilir harus berjalan bersamaan. ***