PARIMO, MAL—Laskar Merah Putih (LMP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) menyoroti keras dugaan kebocoran operasi penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Karya Mandiri, Kecamatan Ongka Malino. Kecurigaan ini muncul karena tim gabungan tidak menemukan aktivitas atau alat berat di lokasi yang sebelumnya ramai dengan tambang ilegal.
Ketua Markas Cabang LMP Parimo, Fadli Arifin Azis, menyatakan kondisi ini menimbulkan banyak pertanyaan. Lokasi yang selama ini dikenal sebagai pusat aktivitas PETI justru terlihat kosong saat petugas datang menertibkan.
“Ini aneh. Sebelumnya ramai aktivitas, tapi saat operasi justru kosong,” kata Fadli Arifin Azis, Sabtu (20/06).
LMP menduga para pelaku tambang ilegal sudah mengetahui rencana operasi. Ini memberi mereka waktu untuk menghentikan aktivitas dan menghilangkan jejak sebelum tim gabungan tiba di lokasi.
Atas dugaan kebocoran operasi PETI ini, Fadli meminta Bupati Parigi Moutong mengusut tuntas. Investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan independen untuk mengungkap kemungkinan adanya kebocoran informasi.
Apabila terbukti ada oknum aparat atau anggota Satgas yang membocorkan informasi operasi PETI, Fadli menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan. Hal ini mengkhianati kepercayaan publik dan komitmen pemerintah daerah dalam memberantas PETI.
“Kalau ada yang mem-beking atau membocorkan, itu pengkhianatan. Ini tidak bisa dianggap biasa,” katanya.
LMP juga mengecam dugaan keterlibatan oknum yang melindungi aktivitas tambang ilegal. Praktik semacam itu dinilai melemahkan penegakan hukum dan memperparah kerusakan lingkungan di Parigi Moutong.
Selain investigasi, LMP mendesak Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong mengevaluasi menyeluruh kinerja Satgas Penegakan Hukum Lingkungan (PHL). Evaluasi harus dilakukan secara terbuka, menyasar seluruh pihak yang diduga terlibat tanpa pandang bulu.
Mereka juga meminta personel yang integritasnya diragukan segera diganti. Pengganti harus individu kredibel dan berkomitmen kuat dalam pemberantasan tambang ilegal.
Fadli menilai persoalan PETI bukan hanya tentang pelaku di lapangan. Ada kemungkinan pihak-pihak yang memberikan perlindungan dari belakang.
“Kalau ini tidak dibongkar, operasi hanya buang-buang anggaran. Percuma kalau di dalamnya ada oknum bermental buruk,” ujarnya.
LMP menegaskan, pemberantasan kejahatan lingkungan harus diawali dengan membersihkan oknum penyalahguna kewenangan. Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah daerah bertindak tegas terhadap siapa pun yang terbukti terlibat, terutama dalam dugaan kebocoran operasi PETI ini.
“Bupati harus tegas. Copot dan beri efek jera,” kata Fadli. ***
