PALU- Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (Burasa), akan melakukan aksi unjuk rasa jilid II menyikapi ketidakadilan dialami buruh dan pekerja dan sikap abai Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) tidak hadir terhadap aksi tuntutan pada hari buruh internasional (May Day) Senin lalu.
“Saat ini kami masih berada tahap konsolidasi internal,” kata Koordinator Lapangan Aliansi Buruh dan Rakyat Berkuasa (Burasa) Muhammad Agung Fajar, pada saat konferensi pers di Sekretariat Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Jalan Tanjung Manimbaya, Kota Palu, Kamis petang.
Anggota dari Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka (FSIPM) tersebut menekankan, untuk jumlah estimasi massa belum bisa pastikan jumlahnya, pastinya menghadirkan massa lebih besar jumlahnya dari aksi sebelumnya.
Adapun sebut dia, tuntutan aksi jilid dua dasarnya masih sama, mulai dari persoalan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hak maternitas, dugaan pelecehan terhadap buruh perempuan, hak cuti,upah, hingga persoalan ketenagakerjaan lainnya.
Manajer Kampanye YTM, Mohammad Azis mengatakan, usai aksi, sempat ada upaya komunikasi difasilitasi pihak Polda. Namun pihaknya menolak, enam orang diminta hadir, sementara Aliansi banyak organisasi.
Ia menyebutkan, sampai hari ini dari puluhan tuntutan belum ada satu pun benar-benar direalisasikan. Misalnya terkait persoalan outsourcing, padahal secara nasional sudah ada regulasi mengatur.
Selain itu, kata dia, ada juga persoalan PHK di sejumlah perusahaan kawasan IMIP, sekitar 80 pekerja terkena PHK dan hingga kini belum ada tindak lanjut baik pihak manajemen dari pemerintah daerah setempat dan provinsi. Paling tidak gubernur dapat menginstruksikan pemerintah daerah menangani persoalan tersebut.
Wakorlap Mahasiswa Universitas Alkhairaat (UNISA), Tholib Mahbub Tholib Mahbub, merasa kecewa, sikap Pemprov, khususnya Gubernur Sulteng tidak menemui massa secara langsung di lokasi aksi, hanya melalui video call
“Kami menilai seorang pemimpin, harus siap mendengar kritik dan keluhan rakyatnya, kami ingin perjuangan tetap berjalan dalam iklim sehat, sebab tujuannya perbaikan bersama, bukan kepentingan kelompok tertentu,” katanya.
Ketum FSPIM Federasi Serikat Pekerja Industri Merdeka, Komang Jordi mengatakan, merasa kecewa, sebab tidak diberi ruang menyampaikan langsung, berbagai persoalan kepada pimpinan daerah, dalam hal ini Gubernur.
“Sebab sebelumnya Gubernur menyampaikan, memberikan perhatian khusus kepada buruh,” ujarnya.
Namun kenyataanya menurutnya, masih banyak praktik ketenagakerjaan menyimpang dari konstitusi. Seperti praktik PHK massal, union busting atau pemberangusan serikat pekerja, hingga dugaan pelanggaran K3 masih marak terjadi.
Olehnya kata dia, pihaknya berencana memobilisasi buruh dari Morowali ke Palu, mendesak gubernur memberikan perhatian serius terhadap tuntutan.
“Sampai hari ini kami melihat belum ada keseriusan dari Gubernur, usai aksi. Karena itu kami menilai ada bentuk pengabaian terhadap situasi perburuhan di Sulteng,” ujarnya.
