PALU – Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, didampingi sejumlah pejabat, menemui warga yang menggelar demonstrasi di halaman Kantor Wali Kota Palu, Rabu (10/09).
Aksi demonstrasi tersebut diikuti warga dari Kelurahan Tondo, Talise, dan Talise Valangguni. Mereka menuntut kejelasan terkait lahan eks Hak Guna Bangunan (HGB) yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak pembangunan Hunian Tetap (Huntap) Tondo II serta bagi warga Talise dan Talise Valangguni.
Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, menyampaikan, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu sejak tahun 2021 hingga 2025 telah berulang kali melakukan pertemuan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Pertemuan tersebut dilakukan dengan sejumlah menteri, mulai dari Sofyan Djalil, Hadi Tjahjanto, Agus Harimurti Yudhoyono, hingga Nusron Wahid, dengan tujuan mendesak agar lahan eks HGB segera diserahkan kepada Pemkot Palu.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN telah menyetujui peruntukan ruang, termasuk lahan untuk masyarakat pada kawasan eks HGB serta kawasan pertahanan dan keamanan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu 2023–2043,” ujarnya.
Hadi mengemukakan bahwa Surat Keputusan (SK) penerima lahan ganti rugi telah dikeluarkan oleh Pemkot Palu.
Selanjutnya, kata dia, dirinya bersama Pangdam Palaka Wira akan segera kembali menemui Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, agar proses penyerahan lahan ini dapat segera terealisasi.
“Insya Allah dalam waktu dekat kita akan kembali bertemu dengan Pak Menteri Nusron Wahid agar lahan eks HGB ini benar-benar bisa diserahkan kepada masyarakat,” tandasnya. ***
