Tambatan Perahu Tak Tuntas, Kelompok Nelayan Talise Akan Lapor ke Gubernur

oleh -
Anggota DPRD Provinsi Sulteng Yahdi Basma menemui Kelompok Nelayan Talise membahas tentang Tambatan Perahu yang bermasalah di Pantai Silabeta, Jum'at (18/2). Foto: Ist

PALU – Kelompok Nelayan Talise dalam waktu dekat ini akan menghadap ke gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), terkait proyek pembangunan tambatan perahu yang belum rampung dan tidak sesuai desain yang ada.

Ketua Kelompok Nelayan Talise Arham mengatakan, dalam sosialisasi awal sebelum pembangunan tanggul dan tambatan perahu di Teluk Palu, ada empat titik tambatan lerahu yang akan dibangun di sepanjang Pantai Silabeta (Silae, Lere, Besusu dan Talise), namun kenyataan di lapangan tidak sesuai fakta.

“Dari empat titik tersebut hanya tiga titik saja yang terbangun tambatan perahunya. Satu titik tersebut yang berada di Pantai Besusu batal di bangun tambatan perahu,” kata Arham kelada MAL Online, Jumat (18/2).

Menurut Arham, alasan batalnya dibangun tambatan itu, dikarenakan tidak keluarnya ijin Amdal dari Dinas Tata Ruang.

BACA JUGA :  Polresta Palu Tangkap 10 Pelaku Persetubuhan Terhadap Anak

“Karena batal dibangun tambatan perahu di Pantai Besusu, terpaksa para nelayan dialihkan bergabung ke Tambatan Pantai Talise. Saya kasihan juga kalau nelayan Pantai Besusu harus gabung ke Pantai Talise yang tambatan perahunya berada di kampung nelayan jaraknya jauh. Kalau tiap hari harus berjalan pulang pergi ke kampung nelayan kasihan capek juga nanti,” imbuhnya.

Tambatan perahu yang dibangun oleh PT Adhi Karya tidak sesuai desain. Dalam desain panjang tambatan perahu 60 meter menjorok ke laut. Kenyataan di lapangan hanya 40 meter saja. Nelayan meminta, sisanya 20 meter tersebut dapat dialihkan ke laut arah selatan.

BACA JUGA :  Isu HAM Diharap Tidak Dijual untuk Menutupi Kegiatan Tambang Ilegal

“Ini sudah mau tuntas pekerjaan proyek tanggul dan empat tambatan perahu di pantai Silabeta bulan Maret namun pihak Adi Karya belum juga menuntaskan masalah tambatan perahu. Kalau begini kami akan menghadap Gubernur Sulteng Rusdy Mastura terkait kasus tersebut. Karena masalah pembangunan tambatan ini ditangani langsung oleh Balai Wilayah Sungai Provinsi Sulteng. Supaya tidak bolak balik, makanya kami akan membawa masalah ini sampai di gubernur Sulteng,” ujar Arham.

Anggota DPRD Provinsi Sulteng Yahdi Basma mengatakan, tambatan perahu ini masuk dalam kontrak PT Adikarya dengan anggaran 314 miliar, dengan pembangunan 7,5 kilo meter tanggul dan empat tambatan perahu yang ada di Pantai Silabeta.

BACA JUGA :  Banjir Diduga Akibat Galian C di Watusampu, JATAM Minta Pemerintah Bertanggung Jawab

“Khusus di titik empat yang berada di pantai Talise saya melihat tidak sesuai dengan desain yang telah di tetapkan,” ujar Yahdi Basma.

Sementara sebelumnya perwakilan dari PT Adi Karya Daniel mengatakan, pekerjaan tanggul dan tambatan perahu dijadwalkan akan rampung sesuai kontrak kerja berakhir pada bulan Maret 2022 mendatang.

Reporter: Irma/Editor: Nanang