SIGI – Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Torabelo Kabupaten Sigi, Nurni, Senin (06/07), menepis pernyataan dari sejumlah tenaga medis mengenai sejumlah ketimpangan yang terjadi di tim Covid-19.
Nurni juga membantah pernyataan para tenaga medis terkait adanya honor yang tidak sesuai.
“Semua petugas yang masuk dalam tim Covid-19 dibayar sesuai dengan profesinya masing-masing, seperti dokter atau perawat,” katanya.
Terkait tidak adanya jaminan makanan bagi tim Covid-19, menurutnya memang tidak ada dalam pembiayaan rumah sakit, sebab petugas kesehatan yang masuk dalam tim, bekerja seperti biasa, saat sebelum masuk dalam tim.
“Jadi petugas kesehatan yang masuk dalam tim ini dinas seperti biasanya. Selalu ada pergantian. Di saat waktu istirahat makan, makannya masing-masing seperti hari hari biasa,” ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, RSUD Torabelo Sigi memang tidak menangani pasien Covid-19 karena tidak termasuk sebagai rumah sakit rujukan yang ditunjuk pemerintah.
Terkecuali, lanjutnya, bila memang ada pasien dalam pengawasan Covid-19 yang di rawat, maka sudah pasti ada petugas kesehatan yang menjaga dan makan minumnya juga dijamin.
“Sekali lagi tim yang dibentuk ini bekerja seperti biasa dan melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kita juga sudah berupaya menyampaikan hal ini di bagian keuangan daerah, namun belum mendapat sahutan,” tandasnya.
Sebelumnya, salah seorang tim medis yang tergabung dalam Tim Covid-19 di RSUD Torabelo Kabupaten Sigi, mengeluhkan tidak adanya jaminan kesehatan yang diberikan, termasuk tidak adanya makanan yang disediakan
Mereka tidak mendapatkan jaminan yang dimaksud, meskipun telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan.
“Kita selama ini bekerja secara profesional dalam penanganan Covid-19 ini, tetapi kita juga manusia, setidaknya diberikan jaminan makan serta gizi yang cukup,” keluh perawat yang enggan ditulis namanya itu.
Tenaga medis lainnya, meminta kepada tim Covid-19 Pemkab Sigi agar melakukan evaluasi terkait tim yang dibentuk di RSUD Torabelo.
“Untuk keamanan para petugas, memang APD sudah cukup, namun insentif yang kadang tidak jelas. Kita tandatangan Rp2 juta lebih namun yang diterima hanya Rp1 juta lebih,” terangnya. (HADY)
