PALU, MAL – Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sultengmemperkuat sinergi untuk mendukung pembangunan sanitasi di Kabupaten Poso sebagai bagian dari upaya percepatan penurunan stunting.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Kepala BPBPK Sulteng, Firman Aksara, dan jajaran Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Sulteng, di Palu, Rabu (24/6).
Firman Aksara menjelaskan, program pembangunan sanitasi yang didanai pemerintah pusat dijadwalkan berlangsung mulai Agustus hingga Desember 2026.
Karena waktu pelaksanaan relatif singkat, diperlukan penentuan lokasi prioritas yang mudah dijangkau dan didukung koordinasi yang baik.
Dari lima desa yang masuk dalam kandidat lokasi program, dua desa di Kecamatan Poso Pesisir, yakni Desa Petirodongi dan Desa Towu, berpeluang menjadi lokasi prioritas pembangunan sanitasi.
Menurut Firman, pembangunan sanitasi tidak hanya berfokus pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, termasuk upaya pencegahan stunting.
“Data BNBA sangat penting untuk membantu kami melihat kondisi masyarakat secara lebih rinci, termasuk kebutuhan infrastruktur dasar seperti akses air bersih dan sanitasi. Data tersebut juga dapat menjadi dasar untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, BPBPK Sulawesi Tengah juga meminta dukungan data By Name By Address (BNBA) yang dimiliki Kemendukbangga/BKKBN sebagai dasar perencanaan program dan penentuan sasaran pembangunan.
Menanggapi hal itu, Kepala Perwakilan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Nuryamin, STP., M.M., menyatakan kesiapan pihaknya untuk mendukung kebutuhan data yang diperlukan.
“Nantinya tim data kami akan menyiapkan data BNBA yang dibutuhkan. Namun, untuk memenuhi ketentuan dan SOP yang berlaku, kami berharap BPBPK Sulawesi Tengah dapat menyampaikan surat resmi permintaan data sehingga proses penyampaian data dapat dilakukan sesuai mekanisme,” kata Nuryamin.
Ia menjelaskan, data yang disiapkan tidak hanya memuat kondisi sanitasi keluarga, tetapi juga informasi mengenai potensi stunting dan Keluarga Risiko Stunting (KRS) sehingga dapat memperkuat dasar perencanaan pembangunan.
Selain itu, Nuryamin menilai keberadaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) di desa sasaran dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan program melalui edukasi perilaku hidup bersih dan sehat serta pendampingan masyarakat pascapembangunan.
