PALU- Koalisi Masyarakat Sipil Sulteng Bergerak mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah agar segera mengambil langkah, dalam mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pemberlakukan Social Distancing atau Physical Distancing dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19.
“Jika Pemprov Sulteng tidak memiliki alternatif untuk memberikan jaminan hidup (JADUP) kepada warganya, maka tidak mungkin beberapa waktu kedepan akan terjadi gejolak sosial besar di beberapa daerah utamanya Kota Palu.
“Kami melihat potensi tersebut ada, jika pemerintah tidak punya langka untuk mengatasi krisis ekonomi akibat pemberlakukan social distancing, ” kata Koordinator Sulteng Bergerak, Adriansa Manu dalam releas diterima media ini Rabu (8/4).
Ia mengatakan, jika merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulteng 2019, angka kemiskinan di daerah ini mencapai 13,48 persen atau 410,36 ribu penduduk.
“2019 saja jumlah penduduk miskin di Sulteng sudah sangat besar. Apalagi, ketika ada pemberlakuan social distancing, hampir semua sektor lumpuh. Pasti angkanya melonjak tinggi, karena banyak orang kehilangan pekerjaan,” ujarnya.
Dia mengatakan, pemberlakuan social distancing mestinya disertai dengan pemberian jaminan hidup setiap hari bagi warga miskin, termasuk kepastian kerja bagi buruh rentan di PHK.
“Misalnya pemberian beras, sayur dan lauk-pauk sesuai kebutuhan warga setiap hari, ini bisa dilakukan selama social distancing,” sebutnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah mesti berani membuat kebijakan tidak membolehkan setiap perusahaan melakukan pemutusan kerja, selama aktivitasnya berhenti.
Jika tidak, kata dia perusahaan akan sewenang-wenang melakukan pemutusan kerja sepihak kepada buruh.
“Jika pemutusan kerja terjadi, maka angka kemiskinan di Sulteng akan makin tinggi,” jelasnya.
Jika mengutip data BPS Provinsi Sulteng 2019 kata dia, ada sekitar 984 ribu penduduk paling rentan kehilangan pekerjaan, bila tidak ada solusi dari Pemprov Sulteng.
“Mereka terdiri dari pekerja keluarga tak dibayar, pekerja bebas dipertanian dan pekerja bebas non pertanian, ” ujarnya.
Lebih lanjut menurutnya, data BPS Provinsi Sulteng mencatat 1,4 juta penduduk bekerja disektor pertanian, industri pengolahan dan jasa.
“Jadi total penduduk paling rentan terdampak pemberlakuan social distancing sebanyak 2,4 juta penduduk di Sulteng.
“Ini belum termasuk penduduk tidak memiliki pekerjaan, jumlahnya juga cukup tinggi yakni 51 ribu penduduk ditahun yang sama,” imbuhnya.
Menurutnya, daerah paling tinggi angka penganggurannya berada di ibu kota provinsi, yakni Kota Palu, sebesar 11 ribu penduduk.
“Kita pakai saja data BPS, karena ini data pemerintah, kalau mereka mengelak ya silahkan saja cek datanya,” katanya.
Sehingga kata Adriansa, Pemprov Sulteng mesti berani mengambil langkah penanganan guna mengantisipasi krisis ekonomi ini. Jika langkah itu tidak dilakukan, cepat atau lambat kita akan mengalami dampak sosial luar biasa.
“Bayangkan saja jika mayoritas orang kelaparan, kira-kira apa akan terjadi, ” ungkapnya.
Dia mengatakan, salah satu langkah harus segera dilakukan mengantisipasi dampak sosial, melakukan pergeseran anggaran daerah difokuskan untuk pemberian jaminan hidup kepada warga miskin dan rentan selama social distancing berlaku.
“Situasi krisis seperti ini ada diskresi bagi pemerintah daerah, apalagi sudah ada aturannya, misalnya Permendagri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
“Pada aturan itu Pemda dapat melakukan pengeluaran belum tersedia anggarannya,” ujarnya. (IKRAM)
