PALU– Pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sulawesi Tengah periode 2025–2030 resmi dilantik pada Selasa 6 Mei 2025 malam.

Wijaya Chandra resmi menjabat sebagai Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah setelah sebelumnya terpilih secara aklamasi dalam Musyawarah Provinsi (Musprov) IV Apindo Sulawesi Tengah.

Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Apindo, Shinta W. Kamdani, yang berlangsung di Rama Garden Hotel, Kota Palu.

Acara pelantikan turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, serta sejumlah pejabat lainnya.

Mewakili Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido menyampaikan dukungan terhadap keberadaan Apindo di wilayahnya. Ia mengaku sangat mengenal kiprah Wijaya Chandra, yang akrab disapa Ko Awi, dan berharap Apindo dapat bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun provinsi.

“Apindo menginspirasi kami mengenai berbagai potensi yang ada di Sulawesi Tengah. Selamat kepada para pengurus  baru saja dilantik. Pemerintah sangat mendukung keberadaan Apindo,” ujar Reny dalam sambutannya.

Sebagai Ketua DPP Apindo Sulawesi Tengah yang baru, Ko Awi menargetkan percepatan pembentukan struktur Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota (DPK) Apindo se-Sulawesi Tengah.

“Kemarin baru terbentuk enam DPK. Namun, kami menargetkan sebelum bulan depan sudah ada 12 DPK dari 13 kabupaten/kota di Sulawesi Tengah yang kami lantik. Tinggal satu DPK di Banggai Kepulauan masih dalam proses. Kami berharap seluruh DPK terbentuk tahun ini,” kata Ko Awi.

Sementara, Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menyampaikan apresiasi terhadap potensi Sulawesi Tengah yang termasuk dalam provinsi dengan realisasi investasi tertinggi secara nasional, khususnya dalam hal investasi asing.

Shinta menegaskan bahwa Apindo siap bekerja sama dengan pemerintah dalam menjaga iklim usaha dan investasi  sehat.

“Sejak awal, Apindo memiliki visi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu, diperlukan iklim usaha kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan,”kata Shinta.

Reporter: IKRAM/Editor: NANANG