TOUNA, MAL. Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una (Touna) menggelar workshop strategis pada Selasa (28/04), di Kantor Bupati Tojo Una-Una, guna memantapkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Kegiatan ini krusial untuk memperkuat transparansi penggunaan Dana Desa dan mendukung kemandirian desa berkelanjutan.
Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah, Muhidin Mohamad Said, turut hadir memberikan perspektif kebijakan nasional. Kehadirannya menggarisbawahi dukungan anggaran pusat bagi stabilitas ekonomi desa.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, juga memberikan penguatan dari sisi pengawasan. BPKP menekankan bahwa kemandirian desa hanya bisa tercapai jika tata kelola keuangannya berjalan secara profesional dan berkelanjutan, yang memerlukan pengelolaan keuangan desa yang transparan.
“Workshop ini merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap rupiah Dana Desa memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati dalam membangun kemandirian desa,” kata pihak panitia.
Bupati Tojo Una-Una bersama unsur Forkopimda dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Sulawesi Tengah turut mengawal jalannya seminar. Forum ini menjadi wadah diskusi interaktif bagi para pelaksana di lapangan untuk mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan keuangan desa.
Antusiasme peserta terlihat dari kehadiran jajaran Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli bupati, hingga seluruh Kepala Perangkat Daerah. Tak ketinggalan, para Camat, Lurah, serta Kepala Desa se-Kabupaten Tojo Una-Una hadir untuk menyerap materi teknis terkait efisiensi anggaran desa dan optimalisasi pengelolaan keuangan desa.
Pemerintah Kabupaten Touna berharap, melalui evaluasi berkala ini, kualitas pembangunan di tingkat desa semakin meningkat. Sinergi antara pengawasan ketat dari BPKP dan dukungan legislatif dari DPR RI diharapkan mampu meminimalisir risiko penyimpangan anggaran sekaligus mempercepat terciptanya desa-desa mandiri di Sulawesi Tengah melalui pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. ***
