PALU – Anggota Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Palu, Ridwan Basatu dan Yoppi Alvi Kekung asal PDIP terpilih sebagai ketua dan wakil Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggodok Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu tahun Anggaran 2019.
Ridwan Basatu dan Yoppi Alvi Kekung terpilih oleh anggota Pansus, yang terbentuk usai Rapat Paripurna Penyampaian LKPJ Wali Kota Palu Tahun anggaran 2019 kepada DPRD, di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Palu, Kamis (23/04).
Sementara komposisi anggota Pansus yang disetujui Paripurna terdiri dari, Moh. Syarif dan Armin dari Fraksi Gerindra, Farden Saini dan Rendra Kusuma Putra dari Fraksi Golkar, Sucipto Fraksi PKS, Imam Darmawan Fraksi NasDem, H. Nanang Fraksi PKB, Rizki Harianti Ramadhan Fraksi Demokrat, Ratna Mayasari Agan Fraksi Amanat Indonesia (Gabungan PAN-Perindo).
Ketua DPRD Kota Palu, Moh. Ikhsan Kalbi yang memimpin Rapat Paripurna penyampaian LKPJ Walikota menyampaikan, Pansus telah menerima dan menyetujui pembahasan dokumen LKPJ Wali Kota Palu tahun 2019, merupakan prioritas bagi DPRD Kota Palu untuk dibahas pada masa persidangan caturwulan II tahun sidang 2020.
“Selamat bekerja kepada anggota Pansus, kerja saudara-saudari akan dinilai sebagai amalan ibadah dari Allah SWT,” ucapnya.
Politisi Gerindra itu berharap kepada Walikota agar memerintahkan kepada jajarannya untuk kooperatif mendampingi pimpinan dan anggota Pansus dalam proses pembahasan terkait dengan LKPJ Walikota.
“Kehadiran pihak terkait dalam rapat Pansus sangat diharapkan untuk memberikan penjelasan serta klarifikasi terkait sejumlah data dalam dokumen LKPJ Walikota Tahun 2019,” tegasnya.
Seblum pembentukan Pansus, dalam Rapat Paripurna penyampaian LKPJ tahun anggaran 2019, Wali Kota Palu, Hidayat menyampaikan dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu dalam operasional kegiatan pada tahun 2019 menggunakan sumber dana APBD sebesar Rp2,652 miliar lebih, yang terealisasi sebesar Rp2,316 miliar lebih, atau 87,33 persen.
Dana tersebut digunakan untuk kegiatan administrasi perkantoran. Program kegiatan kesiapsiagaan bencana alam. Program logistik bencana. Program penanganan bencana dan kejadian luar biasa lainnya dan program rehabilitasi korban bencana.
Dana hibah luar negeri mengalokasikan dan stimulan tahap satu untuk rehabilitasi dan rekonstruksi rumah kategori rusak berat sebesar Rp82,152 miliar lebih, dan terealisasi sebesar Rp79,700 miliar lebih, atau 97 persen yang telah tersalurkan ke rekening 133 kelompok masyarakat dan 194 Kepala Keluarga (KK).
Dana hibah pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk moperasional stimulan tahap dua yakin, rehabilitasi dan rekonstruksi kategori rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan pasca bencana sebesar Rp31, 613 miliar lebih, yang terealisasi sebesar Rp288,977 miliar lebih. Atau sebesar 0,91 persen.
“Sementara sisa dana yang belum terealisasi diluncurkan ke tahun anggaran 2020,” ucapnya.
Walikota menambahkan, berdasarkan keputusan Gubernur Sulteng nomor 369/516/DLS-MPR/B.ST/2019 tentang penetapan lokasi tanah relokasi pemulihan akibat bencana di Sulteng untuk kepentingabn relokasi masyarakat yang terdampak bencana alam, berupa bangunan hunian, rumah ibadah, bangunan kantor dan fasilitas umum.
Lokasi yang dimaksud adalah, Kecamatan Tatanga seluas 79,3 hektar, di Kelurahan Duyu. Kecamatan Mantikulore, seluas 481,65 hektar, terletak di Kelurahan Tondo dan Kelurahan Talise. (YAMIN)
