PALU, MAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu meminta petugas Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) ikut menyosialisasikan penggunaan portal Cek DPT Online kepada masyarakat saat melakukan verifikasi data pemilih di lapangan.
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, mengatakan, sosialisasi tersebut penting untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan mekanisme pengecekan data pemilih, termasuk penggunaan kode keamanan atau one-time password (OTP) yang terhubung dengan ponsel pengguna.
Arahan itu disampaikan Idrus saat memimpin apel pelepasan Tim Coktas di halaman Kantor KPU Kota Palu, Kamis (19/11).
Ia menjelaskan, sebelumnya masyarakat cukup memasukkan 16 digit Nomor Induk Kependudukan (NIK) melalui portal Cek DPT Online untuk mengetahui lokasi TPS tempat mereka terdaftar.
Namun, berdasarkan perubahan mekanisme yang disampaikan KPU, pengecekan kini dilengkapi dengan kode keamanan yang harus diinput dan terhubung dengan ponsel pengguna.
“Jadi, hal itu yang sedikit butuh edukasi ke pemilih kita atau ke publik kita di tingkat kelurahan terkait Cek DPT Online yang terus ter-update sampai hari ini,” kata Idrus.
Menurutnya, kegiatan Coktas tidak hanya berorientasi pada pencocokan dan penelitian data pemilih, tetapi juga menjadi kesempatan bagi petugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai akses informasi kepemiluan.
Idrus menegaskan, masyarakat tetap memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam pemutakhiran data pemilih apabila menemukan ketidaksesuaian nama atau lokasi TPS tempat mereka terdaftar.
Selain menyosialisasikan portal Cek DPT Online, petugas Coktas juga menjalankan verifikasi terhadap 240 data pemilih kategori meninggal dunia pada triwulan IV 2026.
Data tersebut bersumber dari semester II 2026 Kementerian Dalam Negeri. Petugas diminta memastikan kebenarannya melalui koordinasi dengan pemerintah kelurahan serta pengurus RT/RW, termasuk mencocokkan informasi berdasarkan alamat dan basis rumah tangga.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan status pemilih benar-benar sesuai kondisi faktual dan menghindari kekeliruan administratif.
Dalam arahannya, Idrus juga mengingatkan petugas agar bekerja berdasarkan prinsip akurasi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 yang telah diubah melalui Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2026.
Selain itu, perlindungan data pribadi pemilih menjadi kewajiban yang harus diperhatikan selama pelaksanaan tugas. Petugas diminta tidak sembarangan memotret, mengekspos, atau menyebarluaskan data pemilih yang dibawa saat melakukan verifikasi di lapangan.
Idrus juga mengingatkan pentingnya menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait masukan dan tanggapan setelah pelaksanaan Coktas. Informasi yang terbukti benar melalui verifikasi ulang akan ditandai dan direkap dalam pleno akhir pemutakhiran data triwulan IV 2026 yang direncanakan berlangsung pada Desember.
Dari sisi keamanan, seluruh petugas diminta bekerja secara kolektif, saling membantu, dan tidak meninggalkan anggota tim, terutama ketika bertugas di wilayah yang dinilai rawan.
“Keamanan nomor satu bagi KPU Palu,” tegasnya.
Idrus juga mengingatkan petugas untuk menjaga sikap sebagai representasi KPU selama berada di lapangan. Jika menghadapi pertanyaan yang membutuhkan validasi, khususnya menyangkut dinamika politik nasional maupun daerah, petugas diminta tidak memberikan komentar apabila belum memiliki kepastian informasi.
Apel pelepasan dihadiri komisioner KPU Kota Palu, antara lain Muhammad Musbah selaku Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Alfagih Mugaddam Alhabsyi selaku Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM, dan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Haris Lawisi, serta Sekretaris KPU Kota Palu, Aslam Adigama dan pihak Bawaslu Kota Palu.
Sebelumnya, KPU Kota Palu telah memulai Coktas terhadap 277 data pemilih, terdiri atas 240 data pemilih kategori meninggal dunia dan 37 data pekerja migran Indonesia yang berada di luar negeri.
Kegiatan tersebut diawali dengan apel siaga pelepasan 26 tim Coktas di halaman Kantor KPU Kota Palu, Selasa (15/9).
Sebanyak 240 data pemilih kategori meninggal dunia tersebar di 46 kelurahan pada delapan kecamatan di Kota Palu. Sementara 37 data pekerja migran tersebar di 41 kelurahan pada tujuh kecamatan, dengan Kecamatan Tawaeli menjadi satu-satunya wilayah yang tidak memiliki data pekerja migran dalam daftar tersebut.
Verifikasi pekerja migran dilakukan untuk memastikan keberadaan dan masa tinggal mereka di luar negeri. Informasi tersebut diperlukan untuk menentukan apakah yang bersangkutan tetap masuk daftar pemilih dalam negeri atau berpotensi menjadi pemilih luar negeri pada Pemilu 2029.
Pelaksanaan Coktas merupakan bagian dari program pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan setiap tiga bulan untuk menjaga akurasi daftar pemilih menjelang Pemilu 2029.
