PALU, MAL – Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, Syahriar, mengatakan pembiayaan Program Berani Sehat melalui APBD memiliki mekanisme berbeda dengan pembayaran klaim pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan kepada rumah sakit.
Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan pemberitaan media daring Naratoria berjudul “Program Berani Sehat Gubernur Sulteng Dinilai Pemicu Masalah di RSUD Undata” yang diterbitkan 12 November 2026.
Syahriar menjelaskan, APBD provinsi digunakan untuk membayar iuran kepesertaan JKN masyarakat, khususnya peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah.
Sementara itu, klaim pelayanan kesehatan peserta JKN tetap dibayarkan BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan sesuai ketentuan, termasuk menggunakan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
“Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui APBD dalam Program Berani Sehat adalah membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya bagi peserta segmen PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah. Selain itu, terdapat pula pembiayaan melalui program Jaminan Kesehatan Daerah bagi pelayanan yang tidak masuk dalam skema JKN,” jelas Syahriar.
Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Menurut Syahriar, program ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan secara ekonomi, termasuk peserta JKN mandiri yang tidak lagi mampu membayar iuran sendiri.
Ia menilai integrasi kepesertaan ke dalam JKN memberikan kepastian penjaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi fasilitas kesehatan, termasuk RSUD Undata sebagai rumah sakit rujukan.
Terkait peningkatan kunjungan pasien seiring pelaksanaan program, Dinkes menyebut kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Karena itu, peningkatan kunjungan perlu diimbangi dengan penguatan manajemen rumah sakit, kapasitas pelayanan, dan optimalisasi sumber daya kesehatan.
Dinkes juga meminta pemberitaan mengenai Program Berani Sehat memperhatikan mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.***
