PALU, MAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu akan memverifikasi 240 data pemilih kategori meninggal dunia yang tersebar di 21 kelurahan pada delapan kecamatan.

Verifikasi dilakukan melalui program Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) triwulan IV 2026 untuk memastikan keakuratan data pemilih.

Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Palu, Muhammad Musbah, mengatakan, data tersebut merupakan bagian dari pemutakhiran data pemilih semester II 2026 yang pelaksanaannya dibagi dalam dua tahap, yakni triwulan III dan triwulan IV.

“Data yang mau diverifikasi ada yang meninggal dunia, ada yang pemilih baru yang masuk, kemudian ada pensiunan TNI/Polri. Pensiunan TNI/Polri itu sudah kita selesaikan di triwulan ketiga kemarin. Nah, sekarang fokusnya ke yang meninggal dunia,” kata Musbah usai apel pelepasan Tim Coktas di halaman Kantor KPU Kota Palu, Kamis (19/11).

Dari 240 data yang menjadi sasaran verifikasi, terdiri atas 142 laki-laki dan 98 perempuan. Data tersebut merupakan sampel yang tersebar di delapan kecamatan dengan jumlah 30 data pada masing-masing kecamatan.

Rinciannya, Kecamatan Palu Timur mencakup 30 data, terdiri atas 20 di Kelurahan Besusu Barat, sembilan di Besusu Timur, dan satu di Lolu Selatan.

Kecamatan Mantikulore memiliki 30 data yang seluruhnya berada di Kelurahan Talise. Kecamatan Palu Utara sebanyak 31 data, terdiri atas 11 di Kayumalue Ngapa, 16 di Kayumalue Pajeko, dan empat di Mamboro.

Selanjutnya, Kecamatan Tawaeli mencakup 30 data, masing-masing enam di Panau, 10 di Pantoloan, dan 14 di Pantoloan Boya.

Di Kecamatan Palu Selatan terdapat 30 data, terdiri atas 21 di Birobuli Selatan dan sembilan di Birobuli Utara. Kecamatan Tatanga juga memiliki 30 data, yakni 27 di Palupi dan tiga di Pengawu.

Sementara itu, Kecamatan Palu Barat mencakup 30 data, terdiri atas 20 di Kamonji dan 10 di Siranindi. Adapun Kecamatan Ulujadi memiliki 30 data yang tersebar di Buluri sebanyak tujuh, Donggala Kodi sembilan, Kabonena 13, dan Silae satu data.

Musbah menjelaskan, verifikasi akan dilakukan dengan melibatkan jajaran sekretariat KPU Kota Palu dan tim monitoring. Petugas akan berkoordinasi mulai dari tingkat kelurahan hingga RT untuk memastikan kebenaran informasi mengenai warga yang tercatat meninggal dunia.

Verifikasi juga dapat dilakukan dengan mendatangi rumah yang bersangkutan apabila informasi dari pemerintah kelurahan atau pengurus RT/RW masih diragukan.

“Meskipun tidak semua, tapi mayoritas kami akan kunjungi, memverifikasinya. Bisa juga informasi didapat dari RT dan pihak kelurahan. Kalau masih keragu-raguan masih muncul, kita akan turun lagi sampai ke rumah yang bersangkutan,” ujarnya.

Ia mengatakan hasil verifikasi akan diperbarui dalam sistem pengelolaan data pemilih untuk kemudian dibahas dalam pleno pemutakhiran data triwulan IV 2026.

KPU Kota Palu juga akan menghimpun masukan masyarakat serta saran perbaikan dari Bawaslu setelah pelaksanaan Coktas. Data yang telah diverifikasi akan divalidasi sebelum pleno, yang direncanakan berlangsung pada Desember 2026.

Menurut Musbah, pengolahan data untuk kebutuhan pleno biasanya dikunci sekitar lima hari sebelum pelaksanaan. Apabila terdapat masukan baru setelah pleno, KPU akan mengakomodasinya dalam pemutakhiran data pada 2027.

Ia menambahkan, verifikasi tidak hanya terbatas pada 240 data yang menjadi sasaran utama. Apabila dalam proses di lapangan ditemukan informasi mengenai pemilih baru atau warga yang belum terdaftar, KPU tetap dapat menindaklanjutinya.

Dalam proses pemutakhiran, KPU Kota Palu juga terus berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), terutama untuk memeriksa data yang dinilai tidak sesuai atau mengalami anomali, seperti ketidaktepatan Nomor Induk Kependudukan (NIK).