MOROWALI, MAL – Sejumlah warga kurang mampu dan lanjut usia (lansia) di Kabupaten Morowali mengeluhkan terhentinya penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Kondisi tersebut membuat warga penerima manfaat mempertanyakan kejelasan kelanjutan bantuan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari.

Keluhan itu disampaikan warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima manfaat, namun tidak lagi mendapatkan bantuan pada periode penyaluran terakhir.

Salah seorang warga mengaku belum mengetahui alasan penghentian bantuan tersebut, meskipun sebelumnya rutin menerima manfaat.

“Sebelumnya kami masih menerima bantuan. Sekarang sudah tidak ada lagi. Kami tidak tahu apa penyebabnya,” ujar salah seorang warga kepada awak media, Rabu (18/11).

Menurut warga, bantuan senilai Rp700 ribu tersebut selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti pangan, minyak goreng, dan gas.

Terhentinya penyaluran bantuan itu dinilai semakin membebani kondisi ekonomi keluarga kurang mampu, terutama warga lanjut usia yang tidak memiliki penghasilan tetap.

Warga pun meminta Pemerintah Kabupaten Morowali melalui Dinas Sosial memberikan penjelasan secara terbuka terkait alasan belum disalurkannya bantuan tersebut.

Mereka juga berharap dilakukan verifikasi ulang terhadap data penerima manfaat agar warga yang benar-benar membutuhkan tidak kehilangan hak untuk mendapatkan bantuan.

“Kami hanya ingin kejelasan. Jika memang data kami bermasalah, tolong diperbaiki. Jangan sampai warga yang benar-benar tidak mampu justru tidak mendapatkan bantuan,” ungkap warga.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Morowali, Ruhban, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini masih melakukan verifikasi ulang data penerima manfaat sekaligus menyiapkan perubahan surat keputusan (SK) yang nantinya akan ditandatangani Bupati Morowali.

Menurut Ruhban, verifikasi dilakukan karena terdapat perubahan data penerima manfaat, terutama warga lanjut usia yang telah meninggal dunia.

“Jadi kami masih melakukan verifikasi data kembali karena sudah banyak yang meninggal dunia untuk penerima manfaat, terutama para lansia. Setelah ditandatangani oleh Pak Bupati, dalam waktu dekat jadup tersebut akan kami salurkan kembali langsung dua bulan,” kata Ruhban melalui sambungan telepon.

Ia memastikan, setelah proses verifikasi dan perubahan SK rampung serta ditandatangani Bupati, bantuan jaminan hidup (jadup) akan kembali disalurkan kepada warga penerima manfaat dengan pembayaran sekaligus untuk dua bulan.

Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menuntaskan proses pemutakhiran data dan administrasi agar penyaluran bantuan tidak semakin tertunda, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan lanjut usia yang bergantung pada bantuan tersebut. *