PALU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan pentingnya pengelolaan laut dan pesisir secara terpadu untuk menjamin masa depan pembangunan yang berkelanjutan. Hal itu mengemuka dalam High Level Dialog bertema “Pendekatan Manajemen Terintegrasi dan Berkelanjutan dalam Mendukung Integrated Coastal Management (ICM) and Marine Protected Area (MPA)” yang digelar di Hotel Gransya, Kamis (23/10).
Gubernur Sulteng melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, Muhammad Neng, menyampaikan bahwa arah pembangunan daerah kini harus berpijak pada keseimbangan antara kemajuan ekonomi dan kelestarian lingkungan.
“Masa depan Sulteng sangat ditentukan dari cara kita mengelola kawasan hutan, laut dan pesisir secara terpadu,” ujarnya.
Penerapan konsep ICM dan MPA disebut menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi biru yang menempatkan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta ketahanan ekosistem sebagai pilar utama.
Model tata kelola ini diterapkan melalui program ASEAN ENMAPS (ASEAN Network for Marine and Coastal Protected Areas) yang berfokus pada peningkatan kapasitas pengelolaan kawasan laut di tiga negara ASEAN: Indonesia, Filipina, dan Thailand. Salah satu wilayah yang menjadi lokasi proyek tersebut di Indonesia adalah Taman Nasional Togean, Kabupaten Tojo Unauna.
Dalam sambutan gubernur yang dibacakan Kadis Kehutanan, Muh. Neng juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara ASEAN Centre for Biodiversity dan United Nations Development Programme (UNDP) dalam memperkuat jaringan kawasan perlindungan laut dan pesisir.
“Payung hukum tersebut juga selaras dengan visi Berani Mewujudkan Sulawesi Tengah sebagai Wilayah Pertanian dan Industri yang Maju dan Berkelanjutan tahun 2025-2029,” tegasnya.
Ia menyebut, Sulteng telah memiliki sejumlah regulasi penting yang mendukung konservasi, antara lain Perda Nomor 10 Tahun 2017 tentang RZWP3K, Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hingga Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kelautan dan Perikanan.
Sementara itu, Direktur Konservasi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Sapto Aji Prabowo, menilai kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah.
“Konservasi adalah investasi jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan dari kekayaan hutan, laut dan pesisir tetap lestari bagi anak cucu kita di masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, forum tingkat tinggi semacam ini sangat krusial untuk melahirkan kesepahaman dan gerakan kolaboratif dalam menjaga ekosistem pesisir.
“Saya harap dihasilkan komitmen nyata dalam gerakan aksi kolaborasi menjaga lingkungan,” tambahnya.
Dialog tersebut turut diikuti Kadis Kelautan dan Perikanan Sulteng Moh. Arif Latjuba, Bupati Tojo Unauna yang diwakili Kadis Pariwisata, serta unsur perangkat daerah, akademisi, dan lembaga nonpemerintah.***
