PALU, MAL – Persoalan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) menjadi salah satu isu yang mengemuka dalam Sarasehan Kebangsaan MPR RI bersama anggota DPR RI Komisi II, Longki Djanggola, di Aula DPD Partai Gerindra, Jalan Elang, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Senin (16/11/2026).

Dalam forum tersebut, seorang warga meminta pemerintah dan DPR RI memberikan perhatian terhadap persoalan LGBT melalui pembentukan regulasi yang jelas.

Warga Kelurahan Layana Indah, Fitriani, mengaku resah dengan fenomena LGBT yang menurutnya semakin marak di tengah masyarakat. Ia mempertanyakan apakah pemerintah telah memiliki aturan khusus untuk mengatur persoalan tersebut.

“Belakangan ini persoalan LGBT semakin banyak diperbincangkan. Kami ingin bertanya kepada anggota DPR RI, apakah pemerintah sudah mengesahkan atau membuat aturan terkait LGBT? Selama ini yang berlaku hanya sanksi sosial. Seharusnya pemerintah sudah memperhatikan persoalan ini,” ujar Fitriani.

Menanggapi aspirasi tersebut, akademisi Fakultas Hukum Universitas Tadulako (Untad) Palu, Leli Tibaka, mengatakan dirinya mendapat informasi bahwa Pemerintah Kota Palu tengah mengusulkan pembentukan peraturan daerah (perda) terkait LGBT. Sementara di tingkat provinsi, pembahasannya masih dalam tahap konsultasi dengan kalangan akademisi.

Namun, Leli mengingatkan agar pembentukan regulasi dilakukan secara hati-hati, terutama jika berpotensi mengkriminalisasi kelompok tertentu.

Menurutnya, setiap orang memiliki hak yang harus dihormati, termasuk dalam hal perbedaan latar belakang, suku, agama, budaya, adat istiadat, maupun orientasi seksual.

“Memang persoalan LGBT menjadi keresahan sebagian masyarakat. Tetapi, sebelum membuat aturan, kita harus mempertimbangkan bentuk dan substansi regulasinya. Jangan sampai aturan yang dibuat justru menyasar atau mengkriminalisasi kelompok tertentu,” jelasnya.

Ia menegaskan, dari perspektif hukum, diperlukan pertimbangan matang sebelum suatu perilaku ditetapkan sebagai tindak pidana.

Sementara itu, Longki Djanggola dalam sambutannya menegaskan MPR RI memiliki peran penting dalam menjaga kehidupan konstitusional, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, menyerap aspirasi masyarakat, serta mendorong kesadaran bahwa negara dibangun untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Longki mengajak seluruh elemen masyarakat membangun demokrasi yang tidak hanya kuat secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif.

Menurutnya, demokrasi harus menghadirkan keadilan, menghormati perbedaan, menjunjung tinggi hukum dan konstitusi, serta menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama penyelenggaraan negara.

“Melalui forum sarasehan kebangsaan hari ini, kita tidak hanya diajak memahami peran, fungsi, dan kewenangan konstitusional MPR RI, tetapi juga merefleksikan kembali komitmen kebangsaan dalam merawat demokrasi yang sehat, memperkuat persatuan nasional, serta menghadapi berbagai tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa,” tutup Longki.