ANTALYA, MAL – Pidato perwakilan Indonesia, Hasyim, dalam sesi National Statements pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP31) menuai kritik Solidaritas Perempuan. Organisasi tersebut menilai pidato yang menekankan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan penanganan perubahan iklim itu mengabaikan peran serta dampak krisis iklim terhadap perempuan.
Dalam pidatonya, Hasyim menegaskan Indonesia tidak akan memilih antara pembangunan ekonomi dan penanganan perubahan iklim, melainkan menjalankan keduanya demi kesejahteraan rakyat. Namun, menurut Solidaritas Perempuan, tidak ada pembahasan mengenai perempuan sebagai kelompok yang terdampak maupun aktor penting dalam menghadapi krisis iklim.
Solidaritas Perempuan menilai absennya perspektif perempuan bukan sekadar persoalan keterwakilan, melainkan juga pengabaian terhadap mandat Pasal 7 Ayat 5 Perjanjian Paris yang mengatur agar aksi adaptasi iklim bersifat responsif gender dan partisipatif.
Padahal, perempuan petani, nelayan, masyarakat adat, buruh migran, dan masyarakat miskin perkotaan menghadapi dampak kerusakan ekologis, mulai dari kehilangan tanah, sumber air, pangan, hingga penghidupan. Mereka juga menanggung beban kerja perawatan (care work) dalam keluarga dan komunitas.
“Absennya pembahasan tentang perempuan di COP31 membuktikan ketidakpatuhan pemerintah pada Artikel 7.5 Perjanjian Paris. Dokumen peta jalan Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN-GPI) 2024–2030 dan kerangka aksi global Gender Action Plan UNFCCC yang seharusnya menjamin keterlibatan perempuan dalam aksi iklim justru berhenti di atas kertas. Keadilan gender harus diwujudkan dalam setiap pidato politik dan kebijakan nyata, bukan sekadar tercantum dalam dokumen formal,” kata Andriyeni dari Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan.
Dalam pidatonya, Hasyim juga menyampaikan sejumlah capaian dan target pemerintah, di antaranya peningkatan jumlah penjaga hutan dan petugas pemadam kebakaran dari 8.000 menjadi 70.000 orang, pengembangan energi surya hingga 100 gigawatt, serta perluasan skema pembiayaan iklim.
Namun, Solidaritas Perempuan menilai capaian tersebut belum menjawab persoalan ketimpangan kuasa dalam pengambilan keputusan dan dampak pembangunan terhadap masyarakat, khususnya perempuan.
Organisasi tersebut menyoroti proyek energi seperti pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dan panas bumi atau geotermal yang diklaim sebagai bagian dari transisi energi bersih. Menurut mereka, sejumlah proyek pembangunan justru berpotensi merusak hutan, merampas tanah, dan mencemari sumber air sehingga mengancam penghidupan serta ruang hidup perempuan.
Riana dari Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Palu mencontohkan kondisi di Desa Fatufia, Kabupaten Morowali. Menurutnya, masyarakat setempat menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks akibat aktivitas industri.
Saat musim kemarau, warga kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, debu dari aktivitas industri dan batu bara turut mengganggu lingkungan permukiman.
“Situasi ini memperlihatkan bagaimana model pembangunan melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) di Morowali yang berorientasi pada investasi dan eksploitasi sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekologis serta mengabaikan suara perempuan, berpotensi memperparah kerentanan perempuan dalam menghadapi krisis iklim,” ujarnya.
Ia mengatakan perempuan tidak hanya menghadapi dampak kerusakan lingkungan, tetapi juga menanggung beban lebih besar dalam memastikan keberlangsungan hidup keluarga di tengah keterbatasan sumber daya.
“Pembangunan yang mengabaikan keadilan gender dan keadilan ekologis justru akan memperdalam ketimpangan dan mengancam keberlangsungan hidup perempuan. Tidak ada pembangunan berkelanjutan tanpa keadilan gender dan keadilan ekologis,” katanya.
Selain persoalan di wilayah industri, Solidaritas Perempuan juga menyoroti kebijakan pengelolaan ekosistem pesisir. Dalam pidatonya, delegasi Indonesia mempromosikan ekosistem mangrove dan lamun (blue carbon) sebagai penyimpan karbon dunia.
Namun, bagi perempuan pesisir, mangrove tidak sekadar berfungsi sebagai penyerap karbon, tetapi juga berkaitan langsung dengan sumber pangan, penghidupan, pengolahan hasil laut, dan keberlanjutan ekonomi komunitas.
Solidaritas Perempuan mencontohkan reklamasi untuk pembangunan Makassar New Port yang dinilai mengancam ruang hidup dan sumber penghidupan perempuan nelayan.
“Kasus reklamasi Makassar New Port memperlihatkan kontradiksi antara narasi perlindungan ekosistem pesisir dan praktik pembangunan yang justru mengancam ruang hidup perempuan nelayan. Pemerintah berbicara tentang ketahanan iklim dan pembangunan berkelanjutan, tetapi mengabaikan pertanyaan mendasar, siapa yang menguasai sumber daya, siapa yang menikmati keuntungan pembangunan, dan siapa yang harus menanggung kerusakannya?” kata Nurisa Dessy dari Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Anging Mammiri.
Ia menilai transisi energi dan pembangunan berkelanjutan perlu disertai pengakuan terhadap hak perempuan atas sumber daya alam dan penghidupan agar tidak mengulang ketimpangan yang sama.
Sementara itu, Ari Surida dari Badan Eksekutif Komunitas Solidaritas Perempuan Kinasih Yogyakarta menyoroti peran perempuan dalam menghadapi krisis iklim melalui praktik pertanian lestari dan gerakan pertanian perkotaan (urban farming).
Ia merujuk hasil riset Feminist Participatory Action Research (FPAR) di Yogyakarta dan Kelompok Perempuan Petani Karisma di Kulon Progo yang menunjukkan inisiatif perempuan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta penguatan kedaulatan pangan.
Menurutnya, pengalaman, pengetahuan, dan kepemimpinan perempuan di tingkat akar rumput perlu diakui dalam perumusan kebijakan iklim nasional.
“Jangan sampai ambisi iklim Indonesia kembali dibangun dengan menghapus suara dan kontribusi perempuan,” tegasnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, Solidaritas Perempuan mendesak pemerintah Indonesia menjalankan mandat Pasal 7 Ayat 5 Perjanjian Paris dengan mengintegrasikan pengetahuan tradisional dan inovasi ekologis perempuan, seperti kedaulatan benih lokal, pengelolaan air komunal, dan pelestarian hutan, ke dalam teks negosiasi COP31 serta dokumen Nationally Determined Contributions (NDC).
Pemerintah juga diminta memastikan pembiayaan iklim dapat diakses, dikelola, dan dikendalikan langsung oleh komunitas, khususnya perempuan.
Solidaritas Perempuan menilai tanpa keadilan gender, ambisi iklim pemerintah berisiko menjadi bagian dari agenda pembangunan yang kembali meminggirkan perempuan.**
