PALU, MAL – Akademisi Universitas Tadulako (Untad) Palu, Irwan Waris, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan pemerintah yang dibutuhkan masyarakat. Namun, keberhasilan kedua program tersebut sangat bergantung pada profesionalisme pengelolaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

Menurut Irwan, MBG merupakan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan makanan bergizi bagi anak sekolah. Program tersebut memiliki manfaat strategis bagi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan peserta didik.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian serius terhadap proses penyediaan makanan, mulai dari kualitas bahan baku, kandungan gizi, hingga standar kebersihan dan keamanan pangan.

Penyelenggaraan MBG, kata dia, harus ditangani pihak yang memiliki kompetensi dan profesionalisme di bidang penyediaan makanan bergizi. Jangan sampai program tersebut justru dikelola oleh pihak yang hanya berorientasi mengejar keuntungan tanpa memperhatikan mutu makanan, kandungan gizi, dan aspek higienis.

“Program ini tidak boleh ditangani oleh pihak yang tidak profesional. Pihak yang hanya mengejar keuntungan tanpa memikirkan mutu, gizi, dan kebersihan,” ujarnya, di Palu, Senin (16/11).

Irwan menilai, apabila aspek kualitas dan profesionalisme dapat dipenuhi, MBG akan memberikan manfaat nyata bagi siswa sekaligus menjawab berbagai polemik yang selama ini berkembang di tengah masyarakat.

Selain MBG, Irwan juga menyoroti keberadaan KDMP yang dinilainya berpotensi menjadi penggerak perekonomian desa. Koperasi tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi lembaga usaha, tetapi mampu berperan sebagai lokomotif ekonomi masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, KDMP harus mampu menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau. Selain itu, koperasi perlu hadir sebagai penampung hasil produksi masyarakat sekaligus memberikan harga pembelian yang layak bagi petani, pekebun, petambak, dan nelayan.

Tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemasaran hasil produksi, KDMP juga diharapkan menyediakan berbagai kebutuhan usaha masyarakat. Misalnya, pupuk dan insektisida bagi petani, serta peralatan tangkap dan bahan bakar bagi nelayan.

Dengan fungsi tersebut, KDMP berpeluang memperkuat rantai ekonomi desa, mulai dari penyediaan sarana produksi, kegiatan usaha, hingga pemasaran hasil produksi masyarakat.

Irwan bahkan menilai, salah satu peran strategis KDMP adalah mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir yang selama ini membebani petani, pekebun, dan nelayan melalui praktik pinjaman yang memberatkan.

“Kehadiran KDMP di desa, jika dikelola secara profesional, diharapkan dapat mengakhiri ketergantungan masyarakat terhadap rentenir. Ketergantungan rakyat terhadap rentenir ini sudah seharusnya diakhiri,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa besarnya harapan terhadap KDMP harus diimbangi dengan kesiapan pengelolaan. Koperasi membutuhkan SDM yang benar-benar memahami tata kelola perkoperasian, manajemen usaha, dan prinsip-prinsip koperasi.

Tanpa pengelolaan yang profesional, KDMP dikhawatirkan mengalami nasib serupa dengan sejumlah program koperasi pemerintah pada masa lalu yang tidak mampu bertahan atau berkembang sebagaimana diharapkan.

Karena itu, Irwan menegaskan bahwa MBG dan KDMP merupakan dua program yang dibutuhkan masyarakat. Akan tetapi, pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan program dan membangun kelembagaan. Pengawasan, kompetensi pengelola, transparansi, serta orientasi pada kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama agar manfaatnya benar-benar dirasakan.