​Oleh: Mohsen Hasan
Analis Hubungan Internasional & Geopolitik Timur Tengah

​DI TENGAH lanskap geopolitik Timur Tengah yang rapuh, seruan agar Arab Saudi menempuh jalur dialog permanen dengan kelompok Houthi di Yaman terus bergema dari berbagai penjuru dunia Arab maupun internasional. Narasi yang dibangun kerap terdengar masuk akal di atas kertas: kedamaian melalui diplomasi, di mana konsesi politik dipertukarkan demi stabilitas regional.

​Namun, bagi Riyadh dan para pengamat yang memahami anatomi konflik jangka panjang, logika “dialog demi kompromi” ini dipandang bukan sebagai solusi, melainkan sebagai jalan terjal menuju jebakan eksistensial. Sebuah opini tajam yang beredar luas di kalangan pemerhati strategis regional yang membedah skenario hipotesis interaksi Riyadh dan Sa’dah menggambarkan bagaimana satu langkah kompromi dapat memicu efek domino tuntutan yang tidak berkesudahan.

​Efek Domino: Dari Anggaran hingga Kota Suci

​Skenario kritis tersebut menyoroti bagaimana sebuah negosiasi awal yang tampak sepele bisa bereskalasi secara radikal. Bermula dari tuntutan pemenuhan anggaran administratif di Sana’a atau pembagian hasil migas, tuntutan diyakini tidak akan berhenti di situ.

​Dalam kalkulasi strategis tersebut, jika konsesi diberikan, siklus tekanan akan berlanjut ke tahap rekonstruksi wilayah, pengakuan teritorial tanpa intervensi, hingga klaim historis atas wilayah selatan Arab Saudi seperti Najran, Jizan, dan Asir sebuah narasi yang secara historis kerap disuarakan dalam retorika kelompok pemberontak.

​Lebih jauh lagi, spekulasi eskalasi ini menyentuh titik paling sensitif bagi umat Islam global: internasionalisasi tata kelola Mekkah dan Madinah. Dalam proyeksi pemikiran ideologis yang ekspansif, tuntutan dapat bergeser pada klaim legitimasi keagamaan, kepemimpinan spiritual transnasional, hingga ambisi penguasaan wilayah Hijaz dan Najd secara menyeluruh. Bagi para perumus kebijakan di Riyadh, skenario ini menegaskan satu hal: kompromi parsial bukanlah akhir dari konflik, melainkan sekadar batu loncatan menuju fase agresi berikutnya.

Perspektif Netral: Dilema Keamanan dan Realisme Politik

​Merespons kompleksitas ini, sejumlah pengamat dan politisi netral internasional memberikan pandangan berimbang. Pakar politik luar negeri dan pengamat kawasan Teluk menilai bahwa dilema Arab Saudi saat ini merupakan ujian terbesar bagi doktrin pertahanan strategis mereka (sering disebut sebagai era Negara Saudi Ketiga).

​Seorang analis geopolitik independen asal Kairo, Dr. Tariq Al-Amin, berpendapat bahwa dalam teori hubungan internasional berhaluan realis, perdamaian yang berkelanjutan tidak lahir dari kelemahan atau konsesi sepihak yang diberikan kepada aktor non-negara dengan agenda ideologis transnasional.

​”Dalam realisme politik, ketika sebuah negara berhadapan dengan aktor bersenjata yang memiliki visi ideologis ekspansif, diplomasi tanpa posisi tawar yang kuat justru dibaca sebagai sinyal kerapuhan. Riyadh dihadapkan pada pilihan pelik antara mempertahankan postur penangkalan total atau mengambil risiko tergerusnya kedaulatan secara perlahan melalui jebakan konsesi demi konsesi,” ujar Al-Amin saat dihubungi terpisah.

​Meski demikian, kalangan netral juga mengingatkan agar Arab Saudi tidak terjebak dalam reaktivitas militer yang gegabah. Pendekatan berbasis kalkulasi dingin yakni membangun kesiapan total, memperkuat aliansi domestik dan regional, serta memegang kendali penuh atas waktu dan strategi pertahanan dianggap jauh lebih krusial daripada sekadar memilih antara perang total atau perdamaian semu yang rapuh.

​Pertaruhan Eksistensial
​Pesan mendasar dari perdebatan ini jelas: di panggung geopolitik global yang keras, stabilitas tidak diperoleh dengan mengakomodasi kekuatan yang memandang negosiasi sebagai celah untuk memperluas pengaruh. Bagi Arab Saudi, masa depan keamanan nasional tidak hanya dipertaruhkan di medan tempur Yaman, tetapi juga pada keteguhan sikap dalam membaca jangka panjang sebuah alur diplomasi.

​Di tengah dunia yang kerap menuntut kompromi instan, Riyadh dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa dalam kalkulasi keamanan nasional tingkat tinggi, salah melangkah dalam membaca niat lawan bukan sekadar kekalahan politik, melainkan pertaruhan atas eksistensi negara itu sendiri.

Depok; 12 Oktober 2026