PALU, MAL – Pembangunan pagar RSUD Undata Palu diduga melanggar ketentuan tata ruang karena berdiri di atas saluran drainase kota dan menyebabkan penyempitan badan jalan. Menindaklanjuti laporan masyarakat, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu meminta pembangunan dihentikan sementara dan bagian pagar yang melanggar ketentuan dibongkar.
Permintaan tersebut disampaikan setelah inspeksi gabungan yang dilakukan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) Kota Palu bersama Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Palu.
Kepala DPRP Kota Palu, Achmad Arwien Afries, mengatakan hasil pemeriksaan lapangan menemukan pembangunan pagar berdampak pada penyempitan jalan dan mengganggu fungsi drainase kota.
Pihak RSUD Undata telah diminta menghentikan sementara pembangunan pagar, membongkar bagian yang dinilai melanggar ketentuan, serta mengembalikan drainase yang rusak ke kondisi semula.
“Ini masih kita koordinasikan dengan pihak RS Undata dan Pemerintah Provinsi. Yang jelas, pihak RS Undata sementara mengikuti arahan kita untuk menghentikan dulu pembangunan pagar itu. Karena mereka juga punya dasar, yaitu adanya proses jual beli lahan tersebut dengan warga setempat yang mengaku memiliki lokasi tersebut,” ujar Achmad Arwien kepada media ini, Sabtu (21/11).
Menurut Achmad, persoalan tersebut masih perlu dikoordinasikan dengan pihak RSUD Undata dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, terutama menyangkut status lahan yang menjadi dasar pembangunan pagar.
Pemkot Palu menegaskan, kepemilikan atau penguasaan lahan tidak serta-merta membenarkan pembangunan yang mengganggu fasilitas umum dan infrastruktur kota. Setiap pembangunan tetap harus memenuhi ketentuan tata ruang dan tidak boleh menghilangkan fungsi fasilitas publik.
Sementara itu, Direktur RSUD Undata Palu, Jumriani, yang dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait pembangunan pagar tersebut, belum memberikan tanggapan hingga berita ini diterbitkan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan telah terbaca.
