PALU- Kasus dugaan korupsi Dana Desa untuk pembukaan jalan ke hutan mangrove menuju Pantai Wisata Mosing, Desa Sinei Kabupaten Parigi Moutong, dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. “Setelah kurang lebih
Tag: Dana Desa
Peras Kades, Nama Inspektur Inspektorat Parimo Dicatut
PARIMO – Nama Inspektur Inspektorat Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), Sulawesi Tengah, Sakti Lasimpala, dicatut untuk melakukan pemerasan dan meminta sejumlah uang kepada kepala desa (kades). Hal itu sudah dilakukan oleh
NCW Temukan Ada Intervensi Pejabat dalam Pengelolaan DD
PALU – Nusantara Coruption Watch (NCW) meminta kepada seluruh kepala desa yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah untuk dapat melakukan pencegahan praktik korupsi dan penyelewengan Dana Desa (DD) Tahun 2020.
Korupsi dan Mimpi Buruk Aparatur Desa
Negeri ini memang tak kehabisan kisah korupsi. Saban hari, peristiwa pencurian uang rakyat ini tersaji di hadapan kita. Di Sulawesi Tengah. kisah korupsi kini sudah merambah di tingkat desa. Sejumlah kepala
Inspektorat Parimo Terima Laporan Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa
PARIGI – Inspektorat Daerah Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), menerima Laporan masyarakat atas Dugaan Penyalagunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018, ditiga wilayah, yaitu Desa Sidoan Barat, Desa Lemo Tengah dan Desa
Kades Diminta Kelola Dana Desa Dengan Baik
PARIGI- Kepala Desa di Kabupaten Parimo diingatkan untuk mengelola dan memanfaatkan Dana Desa dengan baik dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa.”Dana desa ini digunakan sebaik mungkin, jangan disalah gunakan,”
Korupsi Dana Desa, Penjabat Kades dan Sekdes Divonis Berbeda
PALU – Majelis Pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor) PN Palu menjatuhkan vonis berbeda kepada dua terdakwa kasus dugaan korupsi penyalahgunaan alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) Santigi, Kecamatan
“Jangan Biarkan Pemerintah Desa Jalan Sendiri”
Sejak Dana Desa (DD) dikucurkan perdana tahun 2015, sebagai babak baru negara mendistribusikan anggaran untuk pembangunan ke masyarakat di wilayah pedesaan. Baru di era pemerintahan saat ini, negara memberi kewenangan
Rp4,5 Miliar DD di Banggai Tidak Dipertanggung Jawabkan
PALU – Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, menemukan anggaran Dana Desa (DD) di Kabupaten Banggai sebesar Rp4,5 miliar yang tidak didukung bukti pertanggung jawaban yang lengkap. Selain itu, terdapat
Bhabinkamtibmas di Sigi Terlibat Awasi DD
SIGI – Selain bertugas menjaga kondusifitas dan melakukan deteksi dini masalah di wilayah kerjanya, Bhabinkamtibmas (Bintara Pembinaan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) juga merangkap tugas mengawal perencanaan program, hingga pelaksanaan pengelolaan Dana
