Oleh: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H*

Telah dua tahun Pemilu dan Pilkada 2024 berakhir. Pemilu dan Pilkada tersebut juga telah melahirkan pemerintahan yang sah secara prosedural. Namun, legitimasi di bilik suara belum tentu berarti pemerintahan yang demokratis telah berjalan dalam praktiknya.

Demokrasi tidak berhenti pada penghitungan suara. Ia diuji ketika warga meminta dokumen anggaran dan dijawab dengan kebisuan, ketika pengecualian informasi dijadikan tameng, dan ketika putusan Komisi Informasi dibiarkan tanpa dilaksanakan. Selama keterbukaan hanya hidup dalam janji kampanye dan fakta integritas yang ditandatangani di atas panggung, kita sedang menyaksikan demokrasi elektoral tanpa akuntabilitas.

PPID adalah ujian paling sederhana sekaligus paling jujur dari komitmen itu. Bila PPID dibiarkan sekadar menjadi papan nama, tanpa kewenangan, anggaran, dan dukungan pimpinan, maka klaim “pemerintahan demokratis” patut dipertanyakan.

Demokrasi tidak boleh berhenti pada bilik suara. Ia harus hadir dalam setiap proses pengambilan kebijakan, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Karena itu, pemerintahan terbuka (open government) harus menjadi agenda utama pemerintahan daerah pasca-Pilkada 2024. Dalam konteks ini, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) harus ditempatkan sebagai jantung keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan Informasi sebagai Mandat Konstitusi

Secara konstitusional, keterbukaan informasi memiliki landasan kuat dalam UUD 1945. Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

Kedua ketentuan tersebut memiliki konsekuensi penting: kekuasaan pemerintahan tidak boleh dijalankan secara tertutup dan tanpa pengawasan. Kedaulatan rakyat menuntut adanya akses masyarakat terhadap informasi mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan. Tanpa informasi, rakyat kehilangan instrumen untuk menilai, mengawasi, dan mengoreksi kebijakan pemerintah.

Lebih tegas lagi, Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, termasuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran. Hak ini merupakan bagian dari hak konstitusional yang wajib dihormati dan dipenuhi negara.

Dengan demikian, keterbukaan informasi bukan kemurahan hati pejabat, melainkan kewajiban konstitusional penyelenggara negara. Pasal 28J memang memungkinkan pembatasan hak berdasarkan undang-undang, tetapi pembatasan tersebut harus memiliki alasan yang sah dan proporsional. Artinya, kerahasiaan informasi merupakan pengecualian, bukan prinsip umum penyelenggaraan pemerintahan.

UU KIP: Mengubah Paradigma Kekuasaan

Mandat konstitusi tersebut dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 2 menempatkan keterbukaan sebagai asas utama: setiap informasi publik pada dasarnya terbuka dan dapat diakses, sedangkan informasi yang dikecualikan harus bersifat ketat dan terbatas.

Pasal 4 memberikan hak kepada masyarakat untuk mengetahui, melihat, memperoleh salinan, dan menyebarluaskan informasi publik. Sementara itu, Pasal 7 mewajibkan badan publik menyediakan, memberikan, dan menerbitkan informasi yang berada dalam kewenangannya. Lebih jauh, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 mengatur kewajiban pengumuman informasi secara berkala, serta-merta, dan penyediaan informasi setiap saat.

Secara substantif, UU KIP sesungguhnya mengubah relasi negara dan warga negara. Masyarakat tidak lagi ditempatkan sebagai penerima pasif kebijakan, tetapi sebagai subjek yang memiliki hak mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Inilah esensi demokrasi substantif: kekuasaan tidak hanya memperoleh legitimasi melalui pemilihan, tetapi juga melalui keterbukaan dan pertanggungjawaban.

PPID sebagai Jantung Pemerintahan Terbuka

Dalam konstruksi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, PPID memiliki posisi strategis. PPID bukan sekadar petugas administrasi yang menerima surat permohonan informasi, melainkan instrumen kelembagaan yang memastikan hak konstitusional masyarakat dapat dilaksanakan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik memperkuat kedudukan tersebut melalui standar pengelolaan, pendokumentasian, klasifikasi, dan pelayanan informasi. PPID harus memastikan tersedianya Daftar Informasi Publik, prosedur permohonan, mekanisme keberatan, serta pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan.

Sementara itu, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik memberikan kerangka penyelesaian perselisihan melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Kedua regulasi tersebut memperlihatkan bahwa keterbukaan informasi tidak cukup dibangun melalui deklarasi politik. Keterbukaan membutuhkan sistem pelayanan, kelembagaan, prosedur, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum.

PPID merupakan instrumen konstitusionalisasi keterbukaan informasi. Artinya, PPID tidak sekadar menjalankan fungsi administratif berdasarkan UU KIP, tetapi juga menjadi penghubung operasional antara hak konstitusional warga negara dan kewajiban negara dalam prinsip negara hukum yang demokratis.

Agenda Reformasi Pemerintahan Daerah

Pemerintah daerah hasil Pilkada 2024 setidaknya perlu melakukan empat agenda strategis.

Pertama, membangun komitmen kepala daerah terhadap keterbukaan informasi melalui kebijakan yang mengikat seluruh organisasi perangkat daerah.

Kedua, merevitalisasi kelembagaan PPID dengan dukungan anggaran, sumber daya manusia profesional, dan kewenangan koordinasi yang memadai.

Ketiga, mempercepat digitalisasi pelayanan informasi melalui portal data pemerintah daerah, keterbukaan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta sistem permohonan informasi yang mudah diakses.

Keempat, memperkuat pengawasan dan partisipasi masyarakat dengan menjadikan Komisi Informasi sebagai mitra strategis dalam membangun budaya transparansi.

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari seberapa demokratis seorang pemimpin dipilih, tetapi juga dari seberapa terbuka ia menjalankan kekuasaan. Pilkada memberikan mandat politik, sedangkan keterbukaan informasi memberikan legitimasi sosial bagi penyelenggaraan kekuasaan.

Sudah saatnya PPID tidak lagi menjadi pelengkap struktur birokrasi. Ia harus menjadi jantung pemerintahan terbuka, pusat pelayanan informasi, sekaligus instrumen pengawasan demokratis.

Sebab, kekuasaan yang tidak transparan berpotensi menjauh dari rakyat. Sebaliknya, pemerintahan yang bersedia membuka informasi sedang membangun kepercayaan, memperkuat legitimasi, dan merawat kedaulatan rakyat.

Demokrasi tidak cukup hanya melahirkan pemimpin melalui Pemilu dan Pilkada. Demokrasi harus melahirkan pemerintahan yang bersedia diawasi oleh rakyat.

*Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu