PALU, MAL — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak pemerintah provinsi agar mempercepat proses pungutan iuran izin pertambangan rakyat (IPR).

Langkah ini diambil menyusul telah diterbitkannya enam izin IPR yang berpotensi menyumbang signifikan bagi penerimaan daerah, meski Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah belum juga terbit.

Untuk mengatasi kendala regulasi tersebut, DPRD Sulteng mengusulkan permohonan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Tujuannya agar pemungutan iuran izin pertambangan rakyat dapat dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Sulteng, Sony Tandra, menekankan pentingnya mencari solusi agar izin pertambangan rakyat yang telah terbit dapat segera berkontribusi pada kas daerah.

“Karena Perda kita tentang pajak dan retribusi belum keluar, maka kita ingin supaya izin pertambangan rakyat yang sudah keluar itu bisa dipungut,” kata Sony saat ditemui di Palu, Senin (16/11).

Ia melanjutkan, “Maka kita minta bikin surat ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan supaya diizinkan dengan Surat Keputusan Gubernur saja.” Pengajuan surat ini diharapkan dapat dipercepat agar pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memulai pemungutan iuran tersebut.

Sony mengungkapkan, saat ini sudah ada enam izin pertambangan rakyat yang resmi diterbitkan. Jumlah ini belum termasuk potensi izin lain yang akan menyusul di masa mendatang. Kondisi tersebut membuka peluang besar bagi peningkatan penerimaan daerah apabila mekanisme pungutan iuran izin pertambangan rakyat sudah memiliki kepastian hukum.

“Kan sudah enam izin yang keluar. Ya, jadi izin enam izin belum yang lain-lain yang akan keluar. Itu diusahakan karena potensinya cukup besar,” ujarnya. Potensi penerimaan dari sektor pertambangan rakyat di Kabupaten Parigi Moutong dan Buol diperkirakan bisa mencapai Rp120 miliar jika pemungutan dapat direalisasikan.

Namun, angka Rp120 miliar tersebut masih berupa potensi yang sangat bergantung pada persetujuan pemerintah pusat dan kejelasan dasar hukum pemungutannya.

DPRD Sulteng terus berupaya memastikan bahwa sumber daya alam daerah dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penerimaan pajak dan retribusi yang sah.