PALU, MAL – Tuntutan relokasi rumah warga Desa Sulewana, Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, kembali mencuat dalam penyelesaian konflik agraria dengan PT Poso Energy (PE).
Warga meminta perusahaan tidak hanya memperbaiki bangunan yang rusak, tetapi juga bertanggung jawab merelokasi rumah yang dinilai sudah tidak layak huni.
Tuntutan tersebut disampaikan saat sejumlah warga Desa Sulewana mendatangi Sekretariat Satuan Tugas (Satgas) Penyelesaian Konflik Agraria (PKA) Sulawesi Tengah (Sulteng) di Palu, Senin (16/11) kemarin.
Kedatangan mereka didampingi Sekretaris Desa Sulewana, David Banibi, serta Solidaritas Perempuan (SP) Poso dan SP Palu.
Kedatangan warga tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut penanganan 24 rumah yang mengalami kerusakan akibat kombinasi aktivitas operasional perusahaan dan faktor alam. Hal itu berdasarkan hasil kajian tim ahli dari Institut Teknologi Bandung (ITB).
Salah seorang warga, Malvin Baduge, mendesak PT Poso Energy agar tidak hanya melakukan perbaikan rumah, tetapi juga mempertimbangkan relokasi terhadap warga yang rumahnya sudah tidak aman untuk ditempati.
Ia mengungkapkan, kondisi tanah di sekitar rumahnya mengalami keretakan dan sebagian ambles sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan penghuni.
“Saya minta ini direlokasi, tetapi PE yang tanggung,” katanya.
Selain persoalan rumah, warga juga menyampaikan keluhan terkait lambannya penyelesaian konflik. Mereka turut menuntut ganti rugi atas kerusakan kebun dan tanaman yang diduga dipicu aktivitas perusahaan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua Harian Satgas PKA Sulteng, Eva Bande, menegaskan pihaknya tetap mengawal aspirasi warga yang telah diperjuangkan sejak setahun terakhir.
Namun, pemerintah provinsi saat ini memprioritaskan penyelesaian ganti rugi terhadap 24 rumah warga yang mengalami kerusakan.
“Kita fokus dulu pada rumah yang rusak, ya, ibu bapak. Saat ini progresnya sudah lumayan. Nanti akan disampaikan Pak Purwo dari Perkimtan,” ujar Eva.
Terkait permintaan relokasi, Eva menjelaskan bahwa opsi tersebut sebelumnya telah menjadi pembahasan serius dalam proses negosiasi antara pemerintah dan perusahaan.
Hasil kajian tim ahli ITB mengungkapkan kondisi tanah yang labil berpotensi menyebabkan pergeseran bangunan di atasnya. Karena itu, relokasi sempat menjadi salah satu alternatif penyelesaian yang dibahas.
Menurut Eva, apabila relokasi disetujui, pelaksanaannya semestinya menjadi bagian dari tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Poso. Namun, karena tidak mendapat respons memadai, pembahasan mengenai opsi tersebut tidak dilanjutkan.
Meski demikian, Satgas PKA mengajukan dua hal dalam penanganan rumah warga. Pertama, bangunan yang berdiri di atas tanah tidak stabil harus didahului dengan perkuatan struktur tanah sebelum dilakukan perbaikan.
Kedua, apabila kerusakan serupa kembali terjadi pada masa mendatang, perusahaan tetap harus dimintai pertanggungjawaban.
Sementara itu, terkait tuntutan ganti rugi tanah dan kebun yang tidak lagi dapat digarap, Eva menyatakan Satgas tidak mengabaikan aspirasi warga. Namun, ia meminta agar penyelesaian dilakukan secara bertahap sehingga proses yang sedang berjalan tidak kembali terhambat.
“Kita satu-satu dulu, ya. Karena saat Satgas dan Tim Pakar ITB ke Sulewana, fokusnya hanya di rumah rusak. Kalau tuntutan kita saling susul-menyusul seperti ini, nanti yang sudah ada bisa lepas lagi,” paparnya.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan) Sulteng, Purwo Indra L., menyampaikan bahwa pemerintah provinsi telah mengirimkan surat kepada PT Poso Energy sepekan sebelum pertemuan tersebut.
Surat yang dikirim Gubernur Sulawesi Tengah itu memuat usulan nilai ganti rugi berdasarkan tingkat kerusakan 24 rumah warga.
Rinciannya, enam rumah kategori rusak ringan diusulkan memperoleh biaya perbaikan sebesar Rp15 juta per unit. Delapan rumah kategori rusak sedang diusulkan menerima Rp30 juta per unit, sedangkan 10 rumah kategori rusak berat diusulkan memperoleh Rp70 juta per unit.
Dengan demikian, total nilai ganti rugi yang diusulkan Pemprov Sulteng mencapai Rp1,08 miliar.
Surat tersebut juga memuat daftar nama warga Desa Sulewana yang rumahnya terdampak. Melalui surat itu, pemerintah provinsi meminta kesediaan perusahaan untuk berbagi tanggung jawab dalam pembiayaan perbaikan rumah warga.
Namun, hingga pertemuan berlangsung, PT Poso Energy belum memberikan balasan atas surat tersebut.
Purwo menjelaskan, besaran nilai perbaikan yang diusulkan pemerintah didasarkan pada hasil verifikasi lapangan yang dilakukan pada September 2026.
“Jumlah nilai perbaikannya didasarkan pada hasil verifikasi kami pada September lalu,” jelasnya.
Hingga kini, tuntutan relokasi masih menjadi salah satu persoalan yang disuarakan warga Desa Sulewana, di tengah proses pembahasan ganti rugi 24 rumah yang masih menunggu tanggapan PT Poso Energy. *
