JAKARTA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menggelar konsolidasi nasional 2022, di Jakarta, Sabtu (17/12).
Konsolidasi nasional (konsolnas) mengangkat tema “Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas dalam Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2022” tersebut mengundang seluruh jajaran pimpinan dari Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah berkesempatan hadir membuka kegiatan tersebut.
“Untuk pertama kalinya bapak presiden Republik Indonesia berkesempatan menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Bawaslu” sebut Bagja.
Bagja juga berjanji akan menurunkan ketegangan politisasi sara, ujaran kebencian, berita bohong atau hoaks.
“Kami percaya Bawaslu dapat mengawasi jalannya proses pemilihan umum dengan maksimal,” ujar Bagja.
Sementara itu, Presiden Joko Widodo, menyebutkan, Pemilu 2024 nanti adalah pemilu yang terbesar sepanjang sejarah.
“Karena Pemilu dan Pilkada akan diselenggarakan dalam tahun yang sama. Ini akan menjadi pekerjaan yang besar bagi kita semua dan mungkin akan menjadi yang terberat,” ucapnya.
Menurutnya, banyaknya jumlah pemilih dan kondisi geografis yang cukup berat merupakan salah satu faktor dari beratnya pelaksanaan Pemilu nantinya.
“Nmun saya percaya bahwa dengan pengalaman yang Bawaslu miliki akan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik” sambung Presiden RI dua periode tersebut.
Ia juga menyampaikan pentingnya peran dari Bawaslu dalam pemilu. Kata dia, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu, seluruh proses ditangani dengan sangat hati-hati untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas.
“Kepercayaan adalah kuncinya, penyelenggara pemilu yang terpercaya akan memberikan legitimasi yang kuat,” tekannya.
Di akhir sambutannya, Jokowi menekankan empat hal kepada Bawaslu, yakni memetakan potensi masalah dan kemungkinan terjadinya pelanggaran.
“Kedua fokus pada upaya-upaya pencegahan, tidak diam menunggu aduan, gesekan sekecil apapun selesaikan dengan cepat. Ketiga bekerja cepat, responsif dan selalu berada pada koridor hukum, merespon dengan cepat aduan hukum, tidak boleh ragu, pegang teguh integritas,” tegasnya.
Terakhir, lanjut dia, libatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya, gencarkan pendidikan politik dan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya.
Ia tak lupa kembali mengingatkan Bawaslu soal faktor-faktor dari kerawanan pemilu.
“Salah satu faktor kerawanan di pemilu adalah soal politik identitas, politisasi sara dan hoaks.
“Hati-hati karena kita ini beragam agama, suku ras, jadi hati-hati kalau ada percikan kecil, segera diperingatkan. Bawaslu dan KPU bisa membuat aturan yg jelas, rinci dan efektif,” tutupnya. */RIFAY
