Tujuh Gagasan Reset Indonesia Dibahas dalam Diskusi Buku di Palu

PALU, MAL – Buku Reset Indonesia yang lahir dari perjalanan Ekspedisi Indonesia Baru menawarkan tujuh gagasan untuk menjawab berbagai persoalan struktural yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketimpangan penguasaan tanah hingga sistem politik dan kepartaian.

Gagasan tersebut dibahas dalam Diskusi Buku Reset Indonesia Baru: Gagasan tentang Indonesia Baru yang digelar di Nemu Buku, Jalan Tanjung Tururuka, Kota Palu, Ahad (4/10) malam.

Salah satu penulis buku, Yusuf Priambodo, mengatakan tujuh gagasan dalam Reset Indonesia tidak dimaksudkan sebagai solusi yang bersifat mutlak. Sebaliknya, gagasan tersebut menjadi bahan untuk diperdebatkan dan dikembangkan bersama.

“Kami menghadirkan tujuh solusi atau tujuh gagasan yang bisa kita perdebatkan atau perbincangkan bersama. Tidak harus harga mati. Justru dengan adanya tujuh pilar itu, kita harus berdiskusi dan mencoba menjembatani solusi atau alternatif terbaik untuk mengurus carut-marut tata negara ini,” kata Yusuf dalam diskusi.

Tujuh gagasan tersebut meliputi reforma agraria, pemulihan keragaman hayati dan budaya, penguatan koperasi sebagai gerakan ekonomi-politik rakyat, jaminan hidup atau Universal Basic Income (UBI), reformasi pendidikan, penguatan otonomi daerah atau federalisme, serta reformasi sistem politik dan kepartaian.

Gagasan pertama adalah reforma agraria. Menurut Yusuf, persoalan penguasaan tanah menjadi salah satu akar ketimpangan di Indonesia.

Ia menyoroti konsentrasi penguasaan lahan oleh kelompok pemilik modal, termasuk perkebunan skala besar. Menurutnya, persoalan agraria juga berkaitan dengan sektor lain, seperti politik, ekonomi, pariwisata, hingga kehidupan masyarakat lokal.

Yusuf mencontohkan fenomena gentrifikasi di sejumlah kawasan wisata seperti Bali, Lombok, Mandalika, dan Labuan Bajo. Masyarakat lokal, menurut dia, dapat semakin terpinggirkan ketika tanah dan ruang hidup beralih kepada pemodal.

“Orang-orang lokal di situ bisa terpinggirkan karena tidak bisa membeli tanah lagi. Bahkan tidak bisa hidup karena pariwisata sudah dikuasai dan dijual kepada orang lain,” ujarnya.

Gagasan kedua adalah pemulihan keragaman hayati dan budaya. Yusuf menilai kekayaan flora, fauna, pengetahuan lokal, serta sumber daya hayati Indonesia dapat menjadi basis ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Menurut dia, pengembangan ekonomi berbasis keragaman hayati dapat mendorong pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tanpa harus bergantung pada industri ekstraktif.

“Ekonomi wisata dan turunan UMKM itu berasal dari produk keragaman hayati. Hilirisasinya bukan hanya dari nikel atau tambang,” katanya.

Ia menilai kekayaan hayati memiliki nilai jangka panjang apabila dikelola secara berkelanjutan dan berbasis pengetahuan masyarakat.

Gagasan ketiga adalah mengembalikan koperasi sebagai pusat gerakan ekonomi-politik rakyat. Yusuf mencontohkan praktik koperasi berbasis komunitas di Kalimantan Barat yang berkembang dari gerakan Credit Union. Model tersebut dinilai dapat menjadi alternatif pengelolaan ekonomi masyarakat secara kolektif.

Menurut dia, penguatan koperasi dapat memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya dan usaha secara bersama, dibandingkan menyerahkan pengelolaannya kepada perusahaan berskala besar.

Gagasan keempat adalah Universal Basic Income (UBI) atau jaminan pendapatan dasar bagi masyarakat.

Menurut Yusuf, negara perlu memastikan pemenuhan hak-hak dasar warga, terutama ketika masyarakat menghadapi kondisi seperti bencana, kelaparan, atau situasi ekonomi yang membuat mereka kehilangan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar.

UBI ditempatkan sebagai bagian dari jaring pengaman sosial yang dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Gagasan kelima adalah reformasi pendidikan.

Yusuf menyebut reformasi pendidikan sebagai salah satu isu penting dalam Reset Indonesia. Pendidikan dinilai perlu dibenahi agar tidak sekadar menghasilkan tenaga kerja, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat untuk memahami persoalan sosial, lingkungan, ekonomi, dan tata kelola negara.

Gagasan keenam berkaitan dengan sistem pemerintahan, khususnya penguatan otonomi daerah atau federalisme.

Yusuf menilai sebagian persoalan Indonesia berkaitan dengan pengambilan keputusan yang terlalu tersentralisasi. Karena itu, pengelolaan sejumlah urusan dinilai perlu dikembalikan kepada daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik lokal.

“Lebih federalisme, lebih otonom. Biasanya lebih kita kembalikan ke lokal lagi, ke lokalitas isunya,” ujarnya.

Gagasan ketujuh adalah reformasi sistem politik dan kepartaian.

Menurut Yusuf, mahalnya biaya politik dapat menciptakan ketergantungan partai dan kandidat terhadap pemilik modal. Kondisi tersebut berpotensi melahirkan konflik kepentingan ketika pemilik modal memiliki kepentingan terhadap kebijakan pemerintah.

Ia menyinggung pengalamannya ketika melakukan peliputan terkait pembentukan partai politik. Biaya yang besar, menurutnya, menjadi salah satu persoalan yang perlu dibahas dalam reformasi sistem politik.

“Karena saking mahalnya, akhirnya ada konflik kepentingan. Kita membutuhkan pemodal, orang yang punya sawit, nikel, batu bara, atau emas untuk membiayai partai,” katanya.

Menurut Yusuf, persoalan tersebut kemudian berhubungan dengan biaya kampanye dan kebutuhan mengembalikan modal politik setelah seseorang memperoleh kekuasaan.

Tujuh gagasan tersebut lahir setelah tim Ekspedisi Indonesia Baru melakukan perjalanan selama 442 hari menggunakan sepeda motor dan menyusuri berbagai wilayah Indonesia.

Yusuf bersama tiga jurnalis lainnya, yakni Dandi, Benaya Robu dari Sumba Timur, dan Farid, menempuh rute berbeda dari barat hingga timur Indonesia.

Perjalanan tersebut membawa mereka merekam berbagai persoalan, antara lain konflik agraria, pertanian, kelautan, pariwisata, energi, pertambangan nikel, hingga perkebunan sawit.

Dari perjalanan itu, mereka menyimpulkan bahwa banyak persoalan tersebut berkaitan dengan kuatnya industri ekstraktif dan penguasaan sumber daya dalam skala besar.

“Setelah selama 442 hari kami keliling, kami sepakat ingin membuat buku. Tidak hanya film, liputan pendek, atau konten. Buku ini bisa banyak mewakili keresahan kami, bisa banyak bercerita soal ide, gagasan, dan imajinasi,” kata Yusuf.

Awalnya, buku tersebut direncanakan berjudul Restart Indonesia 2045. Namun, setelah melihat berbagai persoalan struktural yang terjadi, termasuk rangkaian peristiwa pada Agustus 2025, judul tersebut kemudian diubah menjadi Reset Indonesia.

Menurut Yusuf, istilah reset dipilih karena persoalan yang dihadapi Indonesia dinilai bukan sekadar gangguan yang dapat diselesaikan dengan memperbaiki sistem yang ada, tetapi membutuhkan perubahan pada fondasi dan paradigma.

Melalui tujuh gagasan tersebut, tim penulis mengajak masyarakat, komunitas, kampus, organisasi, pemerintah, hingga generasi muda untuk mendiskusikan kembali arah Indonesia.

“Kerusakan hari ini sudah sampai ke akar. Maka, perbaikan harus dimulai dari akar,” demikian gagasan yang ditekankan dalam buku Reset Indonesia.

Sementara itu, Direktur Institut Mosintuwu, Merlian Gogali, menilai Sulawesi Tengah memiliki persoalan yang kompleks sekaligus menyimpan berbagai gagasan yang dapat menjadi alternatif untuk menghadapi persoalan tersebut.

Ia mencontohkan kondisi masyarakat di sekitar Danau Poso. Menurutnya, keberadaan danau semestinya menjamin akses masyarakat terhadap air untuk kebutuhan sehari-hari maupun kegiatan ekonomi.

Namun, kondisi tersebut berubah. Masyarakat semakin banyak menggunakan air dalam kemasan dibandingkan mengambil air langsung dari danau.

Menurut Lian, persoalan tersebut menunjukkan adanya persoalan lebih besar mengenai pengelolaan sumber daya alam. Ia menyebut hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah tidak terlepas dari konflik agraria, baik berkaitan dengan tanah, air, hutan maupun sumber daya alam lainnya.

“Mulai dari airnya, tanahnya, hutannya, gunungnya, semua,” ujarnya.

Ia juga menyoroti ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Sulawesi Tengah dinilai memiliki tingkat endemisitas yang tinggi sehingga kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak terhadap ekosistem, tetapi juga terhadap kebudayaan dan identitas masyarakat.

Menurutnya, kebudayaan masyarakat terbentuk dari bentang alam dan keanekaragaman hayati di sekitarnya. Karena itu, ketika keanekaragaman hayati hilang akibat aktivitas pertambangan, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA), perkebunan sawit, dan aktivitas ekstraktif lainnya, masyarakat juga berpotensi kehilangan bagian dari identitas kebudayaannya.

“Kalau keanekaragaman hayatinya hilang, hampir secara otomatis juga menghilangkan kebudayaan orang yang ada di sekitar sini,” katanya.

Lian mengatakan salah satu cara menghadapi persoalan tersebut adalah mengembalikan perhatian pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat di tingkat desa.

Menurutnya, pembangunan selama ini cenderung menggunakan konsep yang datang dari pusat sehingga masyarakat tidak cukup diberi ruang untuk menentukan arah pembangunan berdasarkan kebutuhan dan pengetahuan lokal.

Karena itu, ia menilai desa perlu menjadi ruang untuk membangun kembali imajinasi masyarakat mengenai masa depan wilayahnya.

“Ketika kembali ke desa, menelusuri apa yang dialami di desa dan apa yang dipunyai oleh desa itu sendiri, secara otomatis membuat kita menemukan bersama-sama kekuatan untuk melakukan perubahan,” ujarnya.

Ia mencontohkan Sekolah Pembaharu Desa yang dikembangkan di Poso sebagai upaya membangun kembali gagasan tentang desa. Menurutnya, proses tersebut penting untuk mendorong desentralisasi kekuasaan dan mengembalikan ruang bagi masyarakat, termasuk perempuan, untuk menentukan masa depan desanya.

Gagasan serupa juga dikembangkan dalam melihat masa depan Kabupaten Poso. Lian menyebut konsep “Taman Bumi” sebagai gagasan yang memadukan keanekaragaman hayati, keragaman geologi, serta kekayaan dan keunikan budaya.

Lian menekankan bahwa berbagai persoalan tersebut tidak dapat dihadapi secara sektoral. Kelompok masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan media perlu membangun kerja bersama.

Ia menilai kerja kolektif memungkinkan pengetahuan lokal masyarakat bertemu dengan kajian ilmiah dari perguruan tinggi maupun jaringan masyarakat sipil.

Menurutnya, pengalaman tersebut antara lain terlihat dalam Ekspedisi Poso yang melibatkan masyarakat lokal dan berbagai kelompok dengan latar belakang keilmuan berbeda.

Ekspedisi tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi wilayah, persoalan yang dihadapi masyarakat, sekaligus potensi yang dimiliki Poso.

“Teman-teman di universitas, jaringan, dan NGO punya modal berkaitan dengan kajian-kajian sains. Ini perlu dijahit bersama-sama menjadi sebuah gerakan bersama,” katanya.

Ia menilai pola kerja tersebut penting agar berbagai inisiatif masyarakat tidak berjalan sendiri-sendiri dan kehilangan energi.

Menurut Lian, gagasan tentang Indonesia baru bukan sekadar membuat program, melainkan membangun visi bersama mengenai siapa yang berhak menentukan masa depan tanah, air, udara, dan sumber daya alam.

“Memulainya itu tidak bisa dilakukan dengan program, bukan by project, bukan by program, tetapi dilakukan dengan visi yang besar,” ujarnya.

Ia mengajak berbagai kelompok di Sulawesi Tengah untuk melihat kerja-kerja yang telah dilakukan sebagai bagian dari gerakan bersama.

Menurutnya, gerakan masyarakat akan memiliki kekuatan lebih besar apabila dibangun melalui jejaring, kolaborasi, lintas generasi, lintas isu, dan lintas komunitas.

“Kalau gerakan masyarakat akar rumput atau gerakan kolektif ini terus didorong, dia mampu menjadi gerakan yang besar dan punya imajinasi yang sama, tidak sendiri-sendiri,” katanya.