PALU, MAL – Program Berani Sehat Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 270 ribu warga. Program tersebut juga berkontribusi terhadap peningkatan cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah.
Gubernur Sulteng Anwar Hafid mengatakan, Program Berani Sehat diperuntukkan bagi seluruh masyarakat, baik kelompok mampu maupun tidak mampu. Program ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Menurut Anwar, masih banyak masyarakat yang sebelumnya mampu membayar iuran BPJS Kesehatan secara mandiri, tetapi kini kesulitan akibat kondisi ekonomi.
“Siapa yang menanggung mereka? Program Berani Sehat ini memang benar-benar program yang membantu masyarakat Sulawesi Tengah. Kita tahu persis bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Sulawesi Tengah sudah di atas rata-rata nasional, yakni di atas 70,23 persen atau naik 91.224 peserta,” ujar Anwar saat ditemui di Rumah Jabatan Gubernur Sulteng, Sabtu (15/11/2026).
Ia menjelaskan, Program Berani Sehat juga mengantisipasi persoalan masyarakat yang memiliki tunggakan iuran BPJS Kesehatan maupun kasus pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung BPJS.
Anwar mencontohkan kecelakaan tunggal yang tidak ditanggung Jasa Raharja, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta masyarakat yang tidak lagi mampu membayar tunggakan iuran BPJS akibat kondisi ekonomi.
“Kalau ada masyarakat yang tidak membayar BPJS Kesehatan, memang ada, tetapi hanya satu dua orang saja. Namun, yang kita temukan saat ini benar-benar masyarakat yang tidak mampu,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, Anwar mengaku kerap meminta data penerima manfaat Program Berani Sehat dan melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi ekonomi mereka.
“Saya biasa meminta data penerima Program Berani Sehat, kemudian mengecek apakah benar orang ini tidak mampu membayar iuran BPJS Kesehatan. Ternyata memang benar tidak mampu,” ungkapnya.
Ia menambahkan, sebagian masyarakat justru memilih kepesertaan BPJS Mandiri karena memiliki hak kelas perawatan yang lebih tinggi. Sementara itu, peserta Program Berani Sehat dijamin melalui kepesertaan BPJS Kesehatan dengan hak kelas III.
Anwar juga meluruskan anggapan yang mengaitkan persoalan pelayanan di RSUD Undata Palu dengan ketidakmampuan Program Berani Sehat membayar biaya rumah sakit.
Menurutnya, program tersebut tidak melakukan pembayaran langsung kepada fasilitas kesehatan. Pemerintah daerah menjamin kepesertaan masyarakat melalui BPJS Kesehatan, sedangkan pembayaran klaim pelayanan kepada rumah sakit dilakukan oleh BPJS Kesehatan.
“Berani Sehat ini tidak pernah bersentuhan dengan fasilitas kesehatan. Program ini menjamin masyarakat melalui BPJS Kesehatan, dan BPJS yang membayar pelayanan mereka ke rumah sakit,” tegasnya.
Ia menyebutkan, meningkatnya jumlah masyarakat yang mengakses layanan kesehatan turut berdampak pada bertambahnya jumlah pasien di RSUD Undata Palu. Jika sebelumnya jumlah pasien berkisar 300 orang, kini meningkat hingga sekitar 800 pasien.
Kondisi tersebut, kata Anwar, membutuhkan penyesuaian kapasitas rumah sakit, mulai dari ketersediaan kamar, instalasi gawat darurat (IGD), tenaga kesehatan hingga manajemen pelayanan.
“Kalau ada persoalan seperti itu, sambil berjalan tentu harus dibenahi. Tetapi satu hal yang harus dicatat, masyarakat Sulawesi Tengah harus berterima kasih karena sudah ada 270 ribu orang yang ter-cover Program Berani Sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap masyarakat miskin dan rentan miskin melalui Program Berani Sehat.
Menurut Akmal, kelompok masyarakat rentan miskin terkadang belum mendapatkan perhatian memadai karena bantuan selama ini lebih banyak difokuskan kepada masyarakat miskin.
“Ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan,” kata Akmal.
Ia menilai program yang digagas Gubernur Anwar Hafid tersebut menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah daerah memperluas perlindungan kesehatan masyarakat.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, berharap tidak ada masyarakat yang jatuh miskin hanya karena harus menanggung biaya pengobatan ketika sakit.
Dengan adanya perlindungan kesehatan, masyarakat diharapkan merasa aman dalam menjalankan aktivitas, termasuk mencari pekerjaan.
“Kami berharap masyarakat juga proaktif. Dengan begitu, cita-cita Presiden dan Gubernur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan investasi dapat berjalan lebih baik,” tutupnya.
