POSO, MAL – Realisasi Belanja Negara di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Poso hingga 29 September 2026 mencapai Rp3,38 triliun atau 75 persen dari pagu Rp4,53 triliun. Capaian tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama 2025 yang berada di level 65 persen.
Kepala KPPN Poso, Yosi Rizal Adyanto, mengatakan peningkatan realisasi menunjukkan APBN terus berperan dalam menopang pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
“Hingga akhir September 2026, kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Poso menunjukkan perkembangan yang positif,” ujarnya.
Menurutnya, peningkatan realisasi Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah mencerminkan semakin kuatnya peran APBN dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp638,18 miliar atau 69 persen dari pagu. Angka ini tumbuh 28,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp495,71 miliar. Belanja Modal menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 155,4 persen, dari Rp21,10 miliar menjadi Rp53,87 miliar.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp2,74 triliun atau 76 persen dari pagu Rp3,61 triliun. Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp1,62 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp550,60 miliar dan Dana Desa Rp151,57 miliar atau 98 persen dari pagu.
Oleh karena itu, Yosi meminta satuan kerja mempercepat pelaksanaan anggaran menjelang akhir tahun.
“Kami mendorong Satker agar segera mengajukan tagihan atas pekerjaan yang sudah selesai untuk menghindari penumpukan pada akhir tahun, menjaga kualitas belanja, serta memastikan pelaksanaan APBN berjalan tertib, lancar, dan akuntabel,” tandasnya.
