PALU – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menggelar audiensi dengan UPT Balai Kementerian PUPR di ruang kerjanya, Jumat (07/03).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur menyampaikan pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di Sulawesi Tengah, termasuk proyek irigasi, perbaikan jalan nasional, dan penyelesaian infrastruktur strategis lainnya.
Salah satu usulan utama yang disampaikan Gubernur Anwar Hafid adalah pembangunan waduk di Parigi dan Banggai.
Menurutnya, keberadaan waduk ini sangat penting untuk mengatasi masalah pengairan serta mengurangi risiko banjir yang semakin sering terjadi akibat perubahan iklim.
“Kalau kita bikin waduk, selain membantu irigasi, juga bisa mengurangi risiko banjir. Ini langkah strategis yang harus kita dorong,” ujar Anwar Hafid.
Selain itu, Gubernur juga menyoroti persoalan pemangkasan anggaran infrastruktur secara nasional yang berdampak pada proyek-proyek di Sulawesi Tengah.
Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menghambat pembangunan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat.
“Revisi anggaran bukan berarti memotong dana pembangunan. Kita harus memastikan proyek-proyek prioritas tetap berjalan,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Anwar Hafid juga menyinggung kondisi jalan nasional di beberapa wilayah, seperti di Watusampu dan sekitarnya, yang mengalami kerusakan parah akibat lalu lintas kendaraan berat dari industri tambang.
Ia menegaskan bahwa perusahaan tambang harus ikut bertanggung jawab dalam menjaga infrastruktur jalan.
“Kalau mereka memakai jalan nasional, harus ada kontribusi dalam peningkatan kapasitas jalan. Jangan sampai masyarakat yang jadi korban,” tegasnya.
Gubernur juga mengusulkan solusi dengan membangun flyover khusus bagi kendaraan tambang agar tidak merusak jalan utama yang digunakan masyarakat.
“Kita tawarkan solusi, misalnya satu flyover besar yang bisa digunakan bersama oleh perusahaan tambang. Ini lebih baik daripada jalan nasional terus-menerus rusak,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Anwar Hafid berencana mengadakan rapat koordinasi berkala setiap tiga hingga enam bulan sekali untuk memantau progres pembangunan infrastruktur di Sulawesi Tengah. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal usulan daerah hingga ke tingkat pusat.
“Saya akan dorong langsung ke Menteri PUPR dan Menko, agar Sulawesi Tengah mendapatkan porsi anggaran yang layak untuk pembangunan,” tutupnya. *
