Ketika Presiden harus memilih pendamping yang bukan sekadar menjaga keseimbangan politik, melainkan memastikan pemerintahan bekerja lebih efektif.
Oleh : Syaif M. Syams*
Dalam sebuah pemerintahan, ada jabatan yang berada di urutan kedua, tetapi tanggung jawabnya tidak pernah sederhana. Wakil Presiden adalah salah satunya. Secara konstitusional, ia menduduki posisi tertinggi kedua dalam kekuasaan eksekutif. Namun, dalam praktiknya, ruang kerja Wakil Presiden sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pembagian tugas dari Presiden.
Di sinilah paradoks jabatan RI-2. Ia bukan sekadar pengganti ketika Presiden berhalangan, bukan pula hanya pendamping dalam acara kenegaraan. Ia semestinya menjadi bagian dari kepemimpinan nasional yang ikut memastikan pemerintahan berjalan efektif. Sayangnya, jabatan ini kerap dipersepsikan sebagai pelengkap politik, bahkan sekadar ban serep untuk menjaga keseimbangan kekuasaan.
Dinamika politik yang berkembang menyusul kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 kembali membuka pertanyaan mendasar: siapa yang layak menduduki kursi RI-2 dan, lebih penting lagi, tugas apa yang seharusnya dipercayakan kepadanya?
Wakil Presiden dan Paradoks Kewenangan
Pasal 4 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan kewajibannya, Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Ketentuan ini menegaskan bahwa Wakil Presiden merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan, bukan sekadar jabatan simbolis.
Namun, konstitusi tidak merinci seluruh bidang tugasnya sebagaimana pembagian kewenangan kementerian. Ruang kerjanya sangat dipengaruhi oleh penugasan Presiden dan kebutuhan pemerintahan.
Karena itu, ada Wakil Presiden yang tampil aktif dalam koordinasi kebijakan, ada yang menonjol dalam diplomasi dan komunikasi sosial, sementara yang lain lebih banyak menjalankan tugas khusus. Keadaan ini menunjukkan bahwa jabatan Wakil Presiden memiliki potensi besar, tetapi dapat menjadi terbatas apabila tidak disertai pembagian tanggung jawab yang jelas.
Wakil Presiden tidak semestinya menjadi pesaing Presiden, tetapi juga tidak boleh direduksi menjadi pendamping tanpa fungsi berarti.
Belajar dari SBY dan Jokowi: Beragam Karakter Wakil Presiden
Pengalaman pemerintahan Indonesia memperlihatkan beragam model hubungan Presiden dan Wakil Presiden. Pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jusuf Kalla dikenal komunikatif, pragmatis, dan memiliki kemampuan negosiasi yang kuat. Latar belakang pengusaha dan pengalaman politiknya membuat ia tampil aktif dalam penyelesaian berbagai persoalan. Namun, karakter kepemimpinan yang kuat juga menuntut keseimbangan agar tidak melahirkan kesan adanya dua pusat kekuasaan.
Pada periode berikutnya, SBY memilih Boediono, seorang ekonom dan teknokrat yang lebih dikenal melalui pendekatan kebijakan yang tenang dan berbasis keahlian.
Sementara itu, ketika mendampingi Joko Widodo, Ma’ruf Amin hadir dengan latar belakang keulamaan dan pengalaman organisasi keagamaan. Perannya berkaitan dengan penguatan agenda sosial, keagamaan, dan ekonomi syariah. Karena itu, kontribusi seorang Wakil Presiden tidak sepatutnya dinilai hanya dari seberapa sering ia tampil di ruang publik.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satu model kepemimpinan Wakil Presiden yang sepenuhnya ideal. Kemampuan negosiasi, keahlian teknokratis, dan pemahaman sosial merupakan modal yang dapat saling melengkapi. Yang diperlukan adalah figur yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan, bukan semata-mata tokoh yang populer atau dekat dengan pusat kekuasaan.
Merancang Peran Strategis Wakil Presiden Mendatang
Persoalan penting berikutnya adalah tugas apa yang sebaiknya dipercayakan kepada Wakil Presiden mendatang. Dalam pemerintahan dengan agenda pembangunan yang luas, ia idealnya tidak hanya menjalankan fungsi seremonial atau menggantikan Presiden ketika berhalangan. Ia dapat diberi tanggung jawab mengawal agenda prioritas nasional, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membantu menyelesaikan persoalan yang tidak dapat dituntaskan melalui mekanisme kementerian secara sektoral.
Kebutuhan ini semakin relevan apabila melihat struktur Kabinet Merah Putih yang memiliki tujuh Menteri Koordinator. Pembagian koordinasi dalam bidang politik dan keamanan, perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur, pangan, pemberdayaan masyarakat, serta hukum dan HAM menunjukkan luasnya urusan pemerintahan.
Para Menteri Koordinator telah memiliki tanggung jawab koordinasi sektoral masing-masing. Karena itu, Wakil Presiden tidak perlu menjadi Menteri Koordinator kedelapan atau mengambil alih pekerjaan para menteri.
Peran yang lebih strategis adalah menjadi pengawal agenda prioritas lintas sektor, membantu Presiden mengurai kebuntuan antarkementerian, dan memastikan keputusan tidak berhenti pada rapat maupun dokumen kebijakan.
Fungsi ini dapat disebut debottlenecking, yakni upaya mengurai hambatan yang memperlambat pelaksanaan kebijakan. Dengan mandat yang jelas, Wakil Presiden dapat membantu mengawal ketahanan pangan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur.
Jadi, yang dibutuhkan bukan perluasan kekuasaan, melainkan ketepatan pembagian tanggung jawab.
Prabowo dan Pertaruhan Politik Menuju 2029
Pemilihan Wakil Presiden juga tidak dapat dilepaskan dari kalkulasi politik. Presiden Prabowo perlu mempertimbangkan stabilitas koalisi, hubungan antarpartai, serta arah perjalanan politik menuju Pemilu 2029. Dalam pemerintahan yang ditopang koalisi besar, pilihan terhadap seorang Wakil Presiden dapat memengaruhi keseimbangan kekuatan politik di antara para pendukung pemerintah.
Presiden tentu membutuhkan pendamping yang loyal dan sejalan dengan agenda pemerintahan. Namun, loyalitas tidak seharusnya dimaknai sebagai kepatuhan tanpa daya kritis. Wakil Presiden justru harus mampu memberikan pertimbangan, mengingatkan ketika kebijakan berpotensi menimbulkan persoalan, dan menawarkan jalan keluar.
Pada saat yang sama, hubungan keduanya perlu dijaga agar tidak melahirkan fenomena matahari kembar, yakni dua pusat kekuasaan yang saling bersaing.
Popularitas, Loyalitas, dan Kelayakan Figur
Nama-nama seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Andi Amran Sulaiman, Agus Harimurti Yudhoyono, Yusril Ihza Mahendra, Mahfud MD, Anies Baswedan, Puan Maharani, dan Pramono Anung memperlihatkan beragam latar belakang yang dapat dipertimbangkan dalam percakapan politik.
Ada yang memiliki kedekatan dengan Presiden, pengalaman pemerintahan, kapasitas hukum, kekuatan partai, maupun basis sosial yang luas. Namun, penyebutan nama-nama tersebut bukan berarti mereka memiliki peluang atau kelayakan yang sama.
Popularitas dan dukungan politik memang penting, tetapi tidak cukup menjadi ukuran. Rekam jejak, integritas, kemampuan bekerja sama, pemahaman terhadap persoalan bangsa, serta kesesuaian dengan kebutuhan pemerintahan harus menjadi pertimbangan utama.
Bahkan, figur dari luar lingkaran koalisi dapat dipertimbangkan apabila mampu memperkuat persatuan dan memiliki kapasitas yang dibutuhkan. Negara tidak sedang mencari tokoh untuk sekadar mengisi ruang kosong, melainkan pemimpin yang mampu mengubah kepercayaan politik menjadi tanggung jawab publik.
Integritas dan Kemaslahatan sebagai Ukuran Utama
Ukuran paling penting dalam menentukan Wakil Presiden bukanlah besarnya pengaruh politik, melainkan integritas dan kapasitas pengabdiannya. Kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan ketahanan pangan membutuhkan lebih dari sekadar pernyataan politik. Semua persoalan tersebut memerlukan kemampuan membaca masalah, mengambil keputusan, membangun koordinasi, dan memastikan kebijakan sampai kepada masyarakat.
Seorang Wakil Presiden juga harus mampu menjaga kepercayaan publik, menghindari konflik kepentingan, serta menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok.
Dalam perspektif kemaslahatan, jabatan bukanlah kehormatan yang semata-mata dinikmati, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Keberhasilannya tidak diukur dari seberapa dekat ia dengan pusat kekuasaan, tetapi dari seberapa jauh kehadirannya membantu menyelesaikan persoalan rakyat.
Jangan Sekadar Mengisi Kursi, Hadirkan Kepemimpinan
Pergantian Wakil Presiden, apabila berlangsung, semestinya menjadi momentum untuk mengevaluasi bagaimana jabatan RI-2 dijalankan. Pergantian figur tanpa pembenahan pembagian tugas hanya akan mengulang persoalan yang sama dengan wajah berbeda.
Presiden Prabowo membutuhkan pendamping yang mampu menjaga stabilitas politik sekaligus memperkuat efektivitas pemerintahan. Sosok yang setia, tetapi tetap memiliki keberanian berpikir dan memberikan pertimbangan.
Masyarakat pun perlu melihat persoalan ini lebih luas. Perdebatan mengenai nama calon memang wajar dalam demokrasi, tetapi perhatian publik jangan sampai habis hanya untuk menebak siapa yang akan dipilih. Hal yang lebih penting adalah memastikan mekanisme konstitusional berjalan dan pilihan yang diambil benar-benar mempertimbangkan kepentingan bangsa.
Kursi RI-2 bukan hadiah politik untuk membayar dukungan kelompok tertentu. Ia adalah ruang pengabdian dan amanah penyelenggaraan negara. Jabatan Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi tempat seseorang menunggu giliran atau menjaga keseimbangan kekuasaan.
Ia harus menghadirkan kepemimpinan yang bekerja, mengoordinasikan, dan membantu menyelesaikan persoalan bangsa. Sebab, Presiden membutuhkan pendamping yang setia, tetapi rakyat membutuhkan pemimpin yang menghadirkan kemaslahatan.
Jabatan boleh menjadi nomor dua, tetapi tanggung jawab tidak pernah boleh menjadi nomor dua.
Presiden membutuhkan pendamping yang setia, negara membutuhkan pemimpin yang bekerja.
Kekuasaan memerlukan keseimbangan, pemerintahan memerlukan keberanian.
Dan rakyat tidak membutuhkan sekadar pengisi kursi, melainkan penghadir kemaslahatan.
*Akademisi dan Pemerhati Refleksi Sosial Kemasyarakatan Palu.
