Oleh: Dr. Sahran Raden, S.Ag., S.H., M.H*
Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar, dalam pembinaan ASN di UIN Datokarama Palu pada 15 November 2026, mengemukakan tiga program besar Kementerian Agama, yaitu implementasi ekoteologi, penguatan kerukunan umat beragama, dan implementasi Kurikulum Cinta.
Ketiga program tersebut perlu mendapatkan respons dari sivitas akademika melalui pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Saya ingin mengimplementasikan salah satu program penting tersebut, yakni implementasi ekoteologi. Secara sederhana, ekoteologi merupakan cabang teologi yang mengkaji hubungan antara ajaran agama, keyakinan spiritual, dan kelestarian lingkungan hidup. Istilah ini menggabungkan kata eko (rumah atau lingkungan) dan teologi (ilmu tentang Tuhan).
Alfrsaibi (2023) menggagas ekoteologi sebagai paham pengelolaan lingkungan yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW. Konsep ini merekonstruksi kembali makna sejumlah konsep kunci dalam teologi Islam yang berkaitan dengan alam semesta, seperti tauhid, makhluk, dan ummah.
Sementara itu, Anna Gade menggunakan istilah Muslim environmentalism untuk menjelaskan dasar-dasar sosial, budaya, dan lingkungan hidup dalam membingkai keragaman model aktivisme perlindungan alam semesta dan lingkungan hidup.
Dalam gagasan Prof. Nasaruddin Umar di Kementerian Agama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ekoteologi hadir sebagai respons spiritual terhadap krisis lingkungan modern. Perspektif ini menawarkan pemahaman bahwa menjaga alam bukan sekadar kewajiban sosial, melainkan manifestasi keimanan.
Dalam kebijakan Kementerian Agama, ekoteologi diarahkan untuk membangun pemahaman mengenai hubungan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan alam semesta. Ekoteologi memandang lingkungan sebagai ciptaan Tuhan yang memiliki nilai spiritual intrinsik, bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi demi kepentingan ekonomi.
Karena itu, sumber daya alam tidak boleh dieksploitasi semata-mata untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan demi keberlangsungan kehidupan manusia pada masa depan.
Pembangunan ekonomi tidak boleh kehilangan tanggung jawab ekologis. Inilah pesan mendasar yang perlu ditegaskan ketika membicarakan ekoteologi dalam perspektif ketatanegaraan Indonesia. Alam bukan sekadar objek eksploitasi ekonomi, melainkan amanah kehidupan yang harus dijaga keberlanjutannya.
Dalam perspektif Islam, manusia adalah khalifah fil ardh yang memiliki tanggung jawab memelihara bumi dan mencegah kerusakan (fasad fil ardh).
Namun, persoalan lingkungan hidup hari ini tidak cukup diselesaikan melalui ceramah keagamaan, gerakan penghijauan, atau kampanye menjaga alam. Kerusakan ekologis telah menjadi persoalan struktural yang berkaitan dengan kekuasaan, perizinan, investasi, politik anggaran, dan tanggung jawab negara.
Pertambangan dan Kerusakan Lingkungan di Sulawesi Tengah
Pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan ekonomi dan investasi daerah menghadirkan paradoks dalam pembangunan. Di satu sisi, industri pertambangan nikel menjadi motor pertumbuhan ekonomi dan investasi. Di sisi lain, ekspansi pertambangan dan industri pengolahan nikel menyisakan persoalan ekologis yang tidak boleh diabaikan.
Catatan Akhir Tahun WALHI Sulawesi Tengah 2023 menyoroti deforestasi dan degradasi hutan di kawasan konsesi pertambangan Morowali dan Morowali Utara. Dampaknya meliputi terganggunya habitat satwa liar, ancaman banjir, kerusakan lahan persawahan, serta tekanan terhadap wilayah pesisir dan kehidupan nelayan.
Lebih serius lagi, pada 17 Juni 2025, Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap temuan pelanggaran lingkungan di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Pemerintah menemukan fasilitas yang belum tercakup dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta pembukaan lahan sekitar 179 hektare yang berbatasan langsung dengan kawasan IMIP.
Total deforestasi hutan di Sulawesi Tengah pada 2025 tercatat seluas 19.086,85 hektare, meningkat dibandingkan 8.356,70 hektare pada 2024.
Penelitian ilmiah yang diterbitkan dalam Journal of Sustainable Transformation pada April 2025 mengkaji kualitas air di sekitar aktivitas pertambangan nikel di Desa Tangofa, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali. Hasil penelitian menemukan kandungan kromium total (Cr) dan kromium heksavalen (Cr VI) pada air keluaran kolam pengendapan melampaui baku mutu.
Beban pencemaran logam berat yang terukur mencapai 0,7163–0,9698 ton per periode pengamatan. Sungai Bobotoli dikategorikan tercemar ringan berdasarkan indeks pencemaran, sedangkan Sungai Bangkele dikategorikan tercemar sedang. Adapun kualitas air pesisir pada titik pengamatan dalam penelitian tersebut masih memenuhi baku mutu.
Temuan ini merupakan bukti ilmiah yang lebih spesifik mengenai persoalan pencemaran air di sekitar pertambangan nikel. Hasil penelitian tersebut menjadi peringatan bahwa pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan hidup harus diperkuat.
Pada Februari 2026, Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali menyampaikan bahwa sepanjang 2025 terdapat 81.261 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dengan sekitar 64.000 kasus tercatat di Kecamatan Bahodopi.
Selain itu, terdapat kerusakan infrastruktur berupa 883 rumah rusak, 59 jembatan terdampak, 21 jaringan irigasi rusak, 110 fasilitas pendidikan terdampak, dan 139 tempat ibadah mengalami kerusakan. Angka tersebut merupakan akumulasi seluruh bencana sepanjang 2026.
Data dan temuan tersebut bukan alasan untuk menolak seluruh investasi, tetapi menjadi dasar untuk mempertanyakan model pembangunan yang menempatkan pertumbuhan ekonomi di atas keselamatan ekologis.
Menuju Konstitusionalisme Ekologis
Dalam perspektif Hukum Tata Negara, persoalan ini menyangkut mandat konstitusi. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 33 ayat (4) mengamanatkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Artinya, negara tidak cukup hadir sebagai pemberi izin investasi. Negara harus menjadi pelindung hak ekologis masyarakat.
Di sinilah gagasan konstitusionalisme ekologis berbasis ekoteologi menemukan relevansinya. Ekoteologi harus ditransformasikan dari etika keagamaan menjadi kerangka etik-konstitusional untuk menguji kebijakan pembangunan, pengelolaan pertambangan, pengawasan perizinan, dan politik anggaran.
Pemerintah pusat dan daerah harus memastikan reklamasi pascatambang, pengendalian pencemaran, perlindungan masyarakat adat, transparansi AMDAL, serta pemulihan lingkungan berjalan secara nyata. DPRD juga harus memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan pertambangan dan dampaknya bagi masyarakat.
Gagasan konstitusionalisme ekologis berbasis ekoteologi merupakan tawaran pemikiran untuk mempertemukan tiga dimensi fundamental dalam kehidupan bernegara, yaitu nilai-nilai ketuhanan, kewajiban konstitusional negara, dan keadilan ekologis.
Gagasan ini berangkat dari satu tesis bahwa kerusakan lingkungan bukan semata-mata persoalan ekologi, melainkan juga persoalan etika kekuasaan, politik hukum, dan tanggung jawab konstitusional negara.
Frasa “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” dalam Pembukaan UUD 1945 tidak semestinya dimaknai hanya sebagai perlindungan terhadap wilayah teritorial dan penduduk, tetapi juga harus mencakup perlindungan terhadap ekosistem yang menjadi ruang kehidupan masyarakat.
Negara tidak mungkin menjamin kesejahteraan rakyat apabila tanah, air, udara, hutan, dan sumber daya alam mengalami kerusakan secara sistematis. Negara hukum tidak hanya bertugas menciptakan ketertiban sosial, tetapi juga menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan tempat manusia hidup.
Dalam kerangka ini, negara memiliki tiga kewajiban.
Pertama, respect, yaitu negara tidak boleh membuat kebijakan yang secara sewenang-wenang merusak hak masyarakat atas lingkungan hidup.
Kedua, protect, yaitu negara wajib melindungi masyarakat dari kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh korporasi maupun pihak lain.
Ketiga, fulfil, yaitu negara harus membangun kebijakan, kelembagaan, anggaran, dan pelayanan publik untuk menjamin lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Ketiga kewajiban tersebut merupakan pengembangan dari prinsip tanggung jawab negara dalam perlindungan hak asasi manusia.
Apa Peran Kementerian Agama dan UIN?
Kementerian Agama dan UIN Datokarama Palu dapat mengambil peran strategis dengan membangun kesadaran ekologis melalui masjid, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan. Namun, gerakan moral tersebut harus terhubung dengan kebijakan publik dan penegakan hukum.
Kementerian Agama memiliki posisi strategis karena dapat menjadikan ajaran agama sebagai kekuatan transformasi sosial dalam menghadapi krisis ekologis. Program ekoteologi juga telah masuk dalam arah kebijakan Kementerian Agama.
Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 memuat penguatan ekoteologi melalui pelatihan ASN, guru agama, penyuluh, mahasiswa, dan tokoh agama; literasi keagamaan; dakwah ekologis; serta penyediaan fasilitas hijau.
Kementerian Agama perlu membangun gerakan nasional dan daerah berupa dakwah ekologis. Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah perlu menggerakkan seluruh penyuluh agama, penghulu, guru agama, tokoh agama, dan pimpinan lembaga keagamaan untuk menjadikan isu lingkungan sebagai bagian dari materi dakwah.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain gerakan khutbah Jumat tentang larangan merusak lingkungan, pengajian mengenai tanggung jawab manusia sebagai khalifah fil ardh, pendidikan fikih lingkungan di pesantren, gerakan lintas agama untuk menjaga hutan, sungai, dan pesisir, serta kampanye keagamaan untuk mengurangi sampah plastik.
Selanjutnya, apa yang perlu dilakukan UIN Datokarama Palu dalam merespons program Menteri Agama ini?
Menurut saya, UIN Datokarama Palu harus mengambil posisi lebih strategis daripada sekadar menjadi pelaksana program ekoteologi Kementerian Agama. UIN Datokarama Palu harus menjadi pusat pengembangan pemikiran, penelitian, dan rekonstruksi kebijakan konstitusionalisme ekologis di Sulawesi Tengah.
Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membentuk Pusat Studi Konstitusionalisme Ekologis dan Ekoteologi atau Center for Ecotheology and Ecological Constitutionalism (CEEC).
Fokus kajian dan riset yang dikembangkan meliputi ekoteologi dalam perspektif Islam dan agama-agama, Hukum Tata Negara dan konstitusionalisme ekologis, politik hukum pertambangan dan lingkungan hidup, keadilan ekologis dan hak konstitusional masyarakat, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lingkar tambang, serta politik anggaran dan tanggung jawab negara atas kerusakan lingkungan.
Pusat studi ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pemerintah daerah dan masyarakat sipil dalam merumuskan kebijakan lingkungan.
UIN Datokarama Palu juga perlu membangun laboratorium riset ekologi pertambangan Sulawesi Tengah. Laboratorium ini dapat menjadi ruang penelitian multidisipliner untuk mengkaji dampak aktivitas pertambangan terhadap lingkungan, masyarakat, kesehatan, dan keberlanjutan pembangunan daerah.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan hanya berapa banyak investasi yang masuk dan seberapa besar pendapatan daerah meningkat. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah rakyat tetap memiliki air bersih, udara sehat, tanah produktif, hutan lestari, dan masa depan yang aman.
Negara yang berketuhanan tidak cukup membangun kesalehan ritual, tetapi juga harus menghadirkan kesalehan ekologis. Sebab, merusak alam berarti mengabaikan amanah Tuhan sekaligus mengkhianati mandat konstitusi.
*Dosen Hukum Tata Negara pada UIN Datokarama Palu
