PALU, MAL – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan membenahi tata kelola sumber daya alam (SDA), khususnya sektor pertambangan, agar hasil pengelolaannya lebih banyak dinikmati negara dan masyarakat Indonesia.
Prabowo menilai, selama ini pengelolaan kekayaan alam Indonesia belum memberikan manfaat maksimal bagi rakyat. Kekayaan alam justru banyak dibawa ke luar negeri, sementara masyarakat belum sepenuhnya menikmati hasil pengelolaannya.
“Saya harus melihat kekayaan kita diambil terus. Yang kita kerjakan adalah bagaimana memperbaiki sistem yang keliru, menyelamatkan kekayaan rakyat Indonesia supaya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,” tegas Prabowo saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Aula Rusdi Toana, Universitas Muhammadiyah Palu, Sabtu (14/11/2026).
Ia mengatakan, pembenahan tata kelola sumber daya alam harus berlandaskan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Menurutnya, perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasarkan asas kekeluargaan dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Secara khusus, Prabowo merujuk Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Sebagai langkah konkret, ia mengaku telah menginstruksikan para menteri, terutama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk membenahi seluruh perizinan pertambangan.
“Semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang. Minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” ujarnya.
Prabowo juga membuka kemungkinan negara mengambil alih kepemilikan saham perusahaan tambang apabila diperlukan. Menurutnya, keterlibatan investor tetap dibutuhkan, terutama untuk memenuhi kebutuhan modal. Namun, keuntungan dari pengelolaan sumber daya alam harus lebih banyak dinikmati bangsa Indonesia.
“Investasi Anda kembali, sesudah itu keuntungan harus mayoritas bangsa Indonesia,” katanya.
Selain pertambangan, Prabowo menekankan pentingnya pengawasan terhadap kegiatan ekspor. Pemerintah, kata dia, telah menetapkan mekanisme satu pintu melalui lembaga yang ditunjuk agar pencatatan volume ekspor lebih transparan dan dapat diawasi negara.
Melalui sistem tersebut, pemerintah ingin memastikan volume komoditas yang tercantum dalam dokumen ekspor sesuai dengan jumlah barang yang benar-benar dikirim ke luar negeri.
Prabowo menilai pembenahan itu penting untuk mencegah kebocoran kekayaan negara sekaligus memastikan hasil pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Ia menegaskan komitmennya memperbaiki sistem ekonomi nasional selama sisa masa kepresidenannya, termasuk menghapus kemiskinan dan kelaparan melalui pengelolaan kekayaan negara yang lebih berpihak kepada rakyat.
