PALU, MAL — Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Tengah, Mahfud Masuara, menghadiri rapat analisis dan evaluasi Ranperda perspektif HAM guna memastikan produk hukum daerah yang disusun tetap menghormati hak asasi masyarakat, Rabu (11/11).
Kegiatan yang berlangsung di Kota Palu ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Tengah, Mangatas Nadeak. Rapat tersebut membedah lima rancangan peraturan daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten untuk melihat kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Mahfud Masuara menyatakan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan oleh legislatif harus melalui kajian mendalam agar tidak mencederai hak warga negara. Pembahasan Ranperda perspektif HAM ini menjadi instrumen penting agar aturan yang berlaku bersifat adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Setiap Ranperda harus dikaji secara mendalam, tidak hanya dari aspek yuridis dan substansi, tetapi juga dari perspektif HAM. Jangan sampai ada aturan yang justru membatasi hak masyarakat atau menimbulkan diskriminasi,” ujar Mahfud Masuara, Anggota Komisi I DPRD Sulteng.
Beberapa draf yang dievaluasi mencakup aturan tentang bantuan hukum, kawasan tanpa rokok, perlindungan tenaga kerja informal, hingga pencegahan perkawinan usia anak. Evaluasi Ranperda perspektif HAM diharapkan dapat mencegah munculnya pasal-pasal bermasalah sebelum ditetapkan menjadi peraturan resmi.
DPRD Sulteng berkomitmen untuk terus menyempurnakan setiap rancangan peraturan dengan mempertimbangkan masukan dari para ahli hukum dan praktisi HAM. Langkah ini diambil untuk menjamin perlindungan hukum yang setara dan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Sulawesi Tengah.
